Ujian Awal Tahun Pasar Modal RI: Jalan Terjal Menuju Reformasi

Pengumuman dari MSCI lantas menimbulkan aksi jual investor ritel yang panik dan membuat IHSG tumbang. Pada 28 Januari 2026, IHSG rontok hingga 659,67 poin atau minus 7,35 persen ke level 8.320,56. Hal tersebut menjadi puncak atas performa merah IHSG sejak hari sebelumnya usai pengumuman dari MSCI. Namun, kejutan terbesar imbas pengumuman MSCI bukanlah tumbangnya IHSG, melainkan mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman.

Bak petir di siang bolong, Iman menyampaikan pengumuman tersebut pada Jumat, 30 Januari 2026 pagi.

"Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," kata Iman kepada awak media di Gedung BEI Jakarta.

Iman berharap kemundurannya dapat membuat kondisi pasar modal Indonesia membaik dibandingkan dua hari terakhir. "Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik," kata Iman.

Masih dalam hari yang sama, tepatnya pada Jumat malam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan mundurnya empat pejabat. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Secara total, ada lima pejabat di industri pasar modal Indonesia yang mundur dari posisinya dan diyakini imbas dari ambruknya IHSG akibat teguran MSCI.

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi menduga, pengunduran diri lima pejabat OJK dan BEI pada hari yang sama terjadi karena ada campur tangan orang nomor 1 RI, Prabowo Subianto.

"Kalau menurut saya, pengunduran diri Ketua OJK, Dirut BEI sepertinya ada intervensi langsung dari presiden," ujar Ibrahim.

Ibrahim pun membantah ada krisis terutama di pasar modal yang timbul akibat peristiwa pengunduran diri pejabat OJK dan BEI. "Kalau krisis nggak, karena yang dirugikan investor pasar modal," ujar dia.

Pernyataan Ibrahim diamini Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan bahwa sang kakak, Presiden Prabowo yang sangat marah atas gejolak di pasar modal Indonesia.

“Presiden Prabowo sangat marah sekali. Dia sangat marah dengan apa yang terjadi, terutama kehormatan Indonesia menjadi taruhannya dan investor-investor retail banyak yang jadi korban," ujar Hashim. Kemarahan itu, kata Hashim, membuat Prabowo meminta beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk mundur dari jabatannya.

Selain itu, Hashim menegaskan, pemerintah saat ini mengawasi dengan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) usai gejolak pasar modal yang disebabkan pengumuman penyedia indeks global MSCI.

"Saya tujukan kepada Anda, Pak Jeffrey (Hendrik) dan Anda Pak Hasan (Fawzi). Pemerintah akan secara seksama mengawasi Anda dan saya serius. Ini menjadi topik besar , beberapa orang juga diminta mundur dan ada alasannya untuk itu karena tidak ada transparansi pasar," kata Hashim.

Hashim pun menyatakan, pemerintah memastikan akan terus mempertahankan kredibilitas pasar modal Indonesia guna mempertahankan kehormatan negara. Presiden Prabowo pun disebut akan mengawasi terus pergerakan OJK dan BEI dam menjalankan reformasi pasar modal.

"Bagi Pak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Jadi dia akan mengawasi, mengawasi dengan sangat ketat dan itu akan dilihat dengan cermat, dan akan ada banyak pengawasan untuk memastikan bahwa para investor tetap aman," kata Hashim.

Usai mundurnya para pejabat di institusi pasar modal Indonesia, OJK tancap gas mencanangkan sejumlah hal yang disebut sebagai Reformasi Pasar Modal. Beberapa hal terkait reformasi tersebut disampaikan langsung ke MSCI oleh OJK dan BEI dalam pertemuan yang digelar awal Februari silam.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya bersama BEI dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang menjawab keseluruhan perhatian dan isu terkait dua hal.

"Apa yang menjadi concern MSCI itu sangat align atau selaras dengan beberapa program rencana aksi kami. Dari delapan rencana aksi khususnya terkait dengan kluster transparansi, yang terkait dengan pengungkapan ultimate beneficial ownership dan juga terkait dengan likuiditas untuk mendorong peningkatan free float sebagai kebijakan baru di pasar modal kita," tutur Hasan.

Selain itu, Hasan mengungkapkan, OJK dan BEI telah memiliki rencana guna melakukan pemenuhan atas semua isu yag terkait dan jadi perhatian MSCI. Pertama, komitmen pengungkapan atau disclosure atas kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5 persen dan bahkan 1 persen.

Kedua, OJK dan BEI akan menghadirkan granulitas atau lebih merinci klasifikasi investor pada data yang selama ini dikelola oleh KSEI.

"Yang kita ketahui saat ini terbatas hanya di sembilan tipe investor utama, tapi nanti akan dirinci menjadi 27 sub-tipe investor yang akan lebih memunculkan klarifikasi dan juga kredibilitas pengungkapan beneficial ownership dari pemilikan saham tersebut," kata Hasan.

Ketiga, sambung Hasan, OJK dan BEI juga sudah menyampaikan proposal terkait rencana kenaikan free float dari pengaturan saat ini yang minimum 7,5 persen menjadi 15 persen. "Yang tentu pelaksananya akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan bersama seluruh pelaku pasar modal," kata dia.

OJK pun terus memperkuat komunikasi dengan penyedia indeks global untuk memastikan integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia tetap terjaga di mata investor. Hasan mengungkapkan, OJK tidak hanya berkomunikasi dengan MSCI, tetapi juga membuka ruang dialog intensif dengan Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell sepanjang Februari.

"Kita sudah melakukan komunikasi tidak hanya dengan MSCI. Kita tahu tuntutan ini bukan tuntutan spesifik dari indeks provider global, tapi harus kita hadirkan semua,” ujar Hasan.

Sepanjang Februari 2026, Hasan mencatat telah menggelar setidaknya empat kali pertemuan dengan kedua penyedia indeks tersebut. Pertemuan itu digelar di berbagai level, mulai dari pimpinan, analis, hingga teknis. Bahkan, pertemuan terakhir digelar pekan lalu untuk menunjukkan perkembangan terbaru atas respons dan proposal yang diajukan regulator Indonesia.

"Kami bisa menyatakan bahwa ruang komunikasi kami lakukan terbuka konstruktif bahkan sampai ke tingkat teknis. Kita ingin memastikan apa yang kita jadikan respons proposal solusi itu betul betul dapat mereka terima pada akhirnya," tutur Hasan.

Hasan menjelaskan, ada empat proposal utama yang disepakati sebagai langkah reformasi pasar modal Indonesia. Pertama, peningkatan transparansi data kepemilikan saham perusahaan terbuka.

Kedua, penurunan ambang batas keterbukaan kepemilikan saham investor besar, dari sebelumnya di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen. Ketiga, peningkatan ketentuan minimum free float secara bertahap, dari saat ini 7,5 persen menjadi 15 persen.

Terakhir, penguatan pengawasan terhadap potensi konsentrasi kepemilikan saham pada perusahaan terbuka, guna menjaga struktur kepemilikan lebih sehat dan transparan.

"Mereka dapat menerima seluruh proposal kita," ujar Hasan.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan MSCI dan FTSE secara intensif, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) seperti BEI dan KSEI telah menuntaskan empat proposal reformasi guna memperkuat transparansi pasar modal Indonesia dan agenda percepatan reformasi integritas pasar modal.

“Sebanyak empat fokus utama ini kami rancang sebagai satu paket kebijakan terintegrasi untuk memperkuat transparansi, likuiditas, dan pada akhirnya kredibilitas pasar kita," ujar Hasan.

Adapun empat inisiatif tersebut meliputi penguatan transparansi data kepemilikan saham, pengelolaan risiko konsentrasi kepemilikan, peningkatan granularitas klasifikasi tipe investor, serta penguatan kebijakan terkait komponen free float emiten di pasar modal.

Hasan menjelaskan secara rinci keempat proposal tersebut. Pertama, otoritas telah menyelesaikan penyediaan data kepemilikan saham di atas satu persen secara bulanan untuk setiap emiten, yang diselesaikan pada 3 Maret 2026.

"Kami akan melakukan pembaruan data setiap bulannya dan yang terakhir kemarin ya sudah juga disampaikan keterbukaan yang sama kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas satu persen untuk cut-off data Maret yang disampaikan pada 1 April 2025," ujar Hasan.

Kedua, otoritas telah meningkatkan granularitas klasifikasi investor dari sebelumnya sembilan menjadi 39 kategori, yang telah ditetapkan pada 31 Maret 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk menjawab sorotan global terkait transparansi kepemilikan saham, khususnya dalam membedakan tipe investor di balik kategori besar seperti korporasi dan kelompok lainnya.

Dengan granularitas yang lebih tinggi, pelaku pasar, termasuk index provider, kini dapat menilai secara lebih akurat mana kepemilikan saham yang masuk kategori free float dan tidak.

"Investor dan index provider sekarang bisa betul-betul memilih mana kepemilikan saham yang masuk kategori free float dan tidak," ujar Hasan.

Ketiga, otoritas akan mengimplementasikan kebijakan high shareholding concentration pada 2 April 2026, sehingga investor dapat mengidentifikasi saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau likuiditas yang terbatas. Keempat, otoritas meningkatkan batas minimum free float saham emiten dari sebelumnya 7,5 menjadi 15 persen per 31 Maret 2026.

OJK bersama SRO pun berharap empat proposal reformasi pasar modal Indonesia tersebut dapat memperoleh tanggapan positif dari lembaga penyedia indeks global.

"Tentu harapan kami, karena proses ini benar-benar dilakukan bersama mereka. Dari waktu ke waktu, kami terus menjalin komunikasi, baik melalui pertemuan teknis maupun dengan mendengarkan berbagai masukan terkait ekspektasi yang perlu dipenuhi," ujar Hasan.