Urban Farming, Cara Pupuk Indonesia Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Adapun Kejagung hadir untuk memberikan pendampingan dari sisi hukum dalam menjalankan program CSR yang sesuai dengan tata kelola.

Kepala Badan Diklat Kejagung, Rudi Margono berharap agar para perusahaan baik BUMN, BUMD, maupun swasta dapat melaksanakan program CSR mulai dari pendampingan maupun peningkatan kesejahteraan dengan baik.

"CSR ini merupakan kewajiban dari setiap perusahaan BUMN maupun swasta bagaimana sesuai aturan yang berlaku. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban setiap tahunnya harus menganggarkan anggaran untuk kegiatan CSR. Pupuk Indonesia dan PAM Jaya selaku BUMN dan BUMD memberikan pendampingan sesuai aturan yang berlaku memberikan pembinaan melalui program CSR," tutur Rudi.

"Kenapa Kejaksaan berada di sini? Untuk penguatan jaringan kita mendukung intensifikasi pertanian, karena Kejaksaan tidak memiliki lahan pertanian, Kejaksaan memiliki inisiasi pemanfaatan CSR dan pendampingan hukum agar direksi yang mengelola CSR tidak ragu-ragu dan adanya kepastian karena sudah sesuai tata kelola," sambung dia.

Tri mengungkapkan, dukungan Pupuk Indonesia pertama diberikan melalui layanan Mobil Uji Tanah (MUT) untuk mengecek kesuburan tanah yang menjadi lahan budidaya para Poktan.

Selanjutnya Pupuk Indonesia juga memberikan bantuan pupuk sesuai kebutuhan tanaman atau berdasarkan hasil pengecekan MUT. Adapun bantuan pupuk yang diberikan yaitu pupuk nonsubsidi Urea Nitrea sebanyak 6.300 kilogram dan NPK Phonska nonsubsidi 6.300 kilogram.

"Kami cek (kondisi tanah) dulu di sini. Alhamdulillah tanah di sini cukup bagus. Di mana PH-nya normal antara 6 hingga 7. Namun demikian tanah di sini defisit nitrogen sehingga kami memberikan pupuk Urea, sementara unsur pospat dan kaliumnya disini cukup bagus," kata Tri.

Melalui pendampingan dan layanan MUT ini juga menjadi bagian dari Pupuk Indonesia untuk melakukan edukasi pemupukan berimbang bagi petani di perkotaan. Selain itu untuk memperkenalkan budidaya pertanian lebih modern dan presisi.

"Kami membina atau memberikan edukasi pada petani. Jangan sembarangan memupuk, ya. Kita ada prosesnya farming. Kapan memupuknya, kebutuhannya seperti apa," ujar Tri.

Lebih lanjut Tri memastikan, program kolaborasi dengan Kejagung ini diharapkan dapat berkelanjutan untuk kelompok tani lain di DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dengan begitu, urban farming dapat menjadi salah satu penyokong ketahanan pangan nasional.

"Hari ini kita untuk 31 Kelompok Tani dari lima daerah DKI Jakarta. Kami akan berkolaborasi, kita tidak akan berhenti di sini. Artinya petani-petani kita yang ada di kelompok petani ini kita coba untuk edukasi. Lahannya ada di beberapa daerah," tutur Tri.