Jakarta, IDN Times - Posisi utang pemerintah Indonesia bertambah menjadi Rp8.253,09 triliun per akhir Januari 2024. Jumlah itu naik Rp108,4 triliun dibandingkan utang Desember 2023, yang sebesar Rp8.144,69 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Januari 2024 juga meningkat Rp389,79 triliun bila dibandingkan Januari 2023 utang sebesar Rp7.754,9 triliun.
Dia menjelaskan penambahan nominal utang pun berdampak pada peningkatan rasio utang pemerintah mencapai 38,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, debt to GDP di Desember 2021 sebesar 40,74 persen, Desember 2022 mencapai 39,70 persen, Desember 2023 sebesar 38,98 persen.
Meski begitu, rasio utang tersebut masih di bawah batas aman 60 persen terhadap PDB sesuai dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan pada kisaran 40 persen dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026,” tulis Kemenkeu.
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,19 persen dan pinjaman 11,81 persen.
Utang dalam bentuk SBN Rp8.253,09 triliun, rinciannya:
Kemudian utang dalam bentuk pinjaman Rp975,06 triliun
Kemenkeu menjelaskan pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.
Adapun per akhir Januari 2024, lembaga keuangan memegang sekitar 45,9 persen kepemilikan SBN domestik, terdiri atas perbankan 27,4 persen dan perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,5 persen.
Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Pasar surat utang negara (sovereign debt) yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.
Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukungpengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik.
"Surat Berharga Negara turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen
pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola
risiko suku bunga," jelasnya.