DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda, Kementerian BUMN: Gak Gratis!
Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga. (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf Khusus (Stafsus) III Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia yang diminta anggota DPR RI untuk ibadah Haji ke Arab Saudi tidak diberikan secara cuma-cuma atau gratis.
Dia mengatakan, para anggota DPR RI membayar kursi kelas bisnis tersebut. Sehingga, kursi itu bukanlah fasilitas khusus yang diberikan ke DPR.
"DPR itu bukan minta gratis, DPR bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis, dan mereka juga pakai Garuda. Jadi itu betul-betul bukan ada fasilitas khusus dikasih ke DPR, enggak, sama saja kayak yang lain," kata Arya dalam acara Ngopi BUMN, Kamis (22/6/2023).
Baca Juga: Minta Kursi Kelas Bisnis ke Saudi, DPR: Untuk Pengawasan Haji
1. BUMN untung besar dari pesanan 80 kursi kelas bisnis
Penumpang pesawat Garuda Indonesia. (IDN Times/Holy Kartika)Bahkan, menurut Arya, BUMN dalam hal ini Garuda Indonesia mendapatkan untung besar dari pesanan 80 kursi kelas bisnis itu.
"Kalau tadi misalnya tadi minta gratis, enggak, bayar juga. Yang untung siapa? Kami untung besar. Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN-nya untung besar, dapat muatan, margin gede. Jadi kami bukan tertekan dengan DPR, kami bahagia dengan DPR karena menguntungkan bagi kami Garuda," ucap Arya.
Baca Juga: Minta Jatah Kursi Kelas Bisnis untuk Haji, Anggota DPR: Lho Kan Bayar
2. Garuda sebut anggota DPR pesan kursi kelas bisnis lewat agen
Agenda Ngopi BUMN, di kantor Kementerian BUMN, Kamis (22/6/2023). (IDN Times/Vadhia Lidyana)Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio mengatakan para anggota DPR memesan kursi kelas bisnis melalui agen perjalanan.
"Tapi DPR melalui channel agent, tentunya penyelesaian pesanan apakah ekonomi dan bisnis itu dibayar melalui agen," tutur Prasetio.
Baca Juga: Simak! Ada Promo Tiket Garuda Indonesia Mulai Hari Ini
3. Proses pemesanan kursi kelas bisnis anggota DPR disamakan dengan masyarakat umum
ilustrasi pesawat GarudaIndonesia GA200Prasetio menegaskan, proses pemesanan kursi kelas bisnis anggota DPR tidak dikhususkan, alias disamaratakan dengan masyarakat umum. Artinya, siapa yang melakukan pemesanan lebih dahulu, maka akan didahulukan.
"Kalau agen sudah bayar ke kita, tentu kt gak memilih 80 atau apa, ini termasuk ke semua masyarakat yang masuk kriteria kuota tambahan tadi," ucap Prasetio.
Berita Terkini Lainnya
