Gencar Larang Ekspor Komoditas, Jokowi: Ini Pasti Berbuah Manis!

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengakui larangan ekspor komoditas mentah yang dilakukan jajarannya memang awalnya pahit bagi Indonesia. Mulai dari larangan ekspor komoditas tambang mineral seperti emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi, serta komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, dan sebagainya.

Apalagi, sudah sejak lama Indonesia bergantung pada ekspor komoditas mentah.

"Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-78, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Namun, menurut Jokowi, jika konsistensi itu disambut baik oleh industri yang mengolahnya, dan menghasilkan nilai tambah, maka dia yakin pada akhirnya larangan itu akan berbuah manis bagi Indonesia.

"Jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, buah manis itu sudah mulai terlihat, terutama dari hilirisasi nikel, di mana larangan ekspornya dimulai sejak tahun 2020.

"Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas," ucap Jokowi.

Jokowi memperkirakan, dengan hilirisasi ini, maka dalam 10 tahun pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp153 juta.

"Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp217 juta. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp331 juta," tutur Jokowi.

Adapun pada 2022, pendapatan per kapita Indonesia mencapai Rp71 juta. Jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, ada peningkatan dua kali lipat.

"Pondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita," tutur Jokowi.

Baca Juga: Bamsoet Soroti Larangan Ekspor Komoditas Tambang di Sidang Tahunan MPR