Ini Faktor Penyumbang Garis Kemiskinan di Indonesia, Beras-Rokok
Ilustrasi beras. (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kenaikan harga sejumlah komoditas sangat berkontribusi besar pada garis kemiskinan. Misalnya komoditas beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, hingga mi instan.
Khususnya pada komponen makanan, berkontribusi sebesar 74,08 persen pada garis kemiskinan. Angka itu lebih tinggi dari posisi September 2021 yang sebesar 74,05 persen.
Baca Juga: Menko PMK: Selesaikan Kemiskinan Ekstrem dengan Pembenahan Lingkungan
1. Beras hingga rokok kretek jadi penyumbang tertinggi garis kemiskinan di RI
Ilustrasi pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)Berdasarkan data Tim Pengendali Inflasi Pusat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per Maret 2022, beras merupakan penyumbang tertinggi pada garis kemiskinan, begitu juga rokok kretek filter. Berikut daftarnya:
- Beras berkontribusi 23,04 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 19,38 persen di kota.
- Rokok kretek filter berkontribusi 11,63 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 12,21 persen di kota.
- Telur ayam ras berkontribusi 3,49 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 4,12 persen di kota.
- Gula pasir berkontribusi 2,53 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 1,85 persen di kota.
- Daging ayam ras berkontribusi 3,24 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 4,63 persen di kota.
- Mi instan berkontribusi 2,32 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 2,63 persen di kota.
- Kopi bubuk dan kopi instan (sachet) berkontribusi 1,91 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 1,84 persen di kota.
- Roti berkontribusi 1,82 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 1,77 persen di kota.
- Kue basah berkontribusi 1,68 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 1,59 persen di kota.
- Bawang merah berkontribusi 2,08 persen pada garis kemiskinan di desa, dan 1,77 persen di kota.
- Tempe berkontribusi 1,65 persen persen pada garis kemiskinan di kota.
2. Komoditas pangan penyumbang inflasi terbesar harus dipantau pergerakannya
Ilustrasi pedagang sembako di pasar. (IDN Times/Holy Kartika)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan, ada sejumlah komoditas yang kerap menyumbang inflasi terbesar. Dia pun mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus mencegah lonjakan harga pada komoditas-komoditas tersebut.
"Kita harus jaga komoditas yang mendorong inflasi, antara lain beberapa komoditas yaitu bawang, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, daging," kata Airlangga dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi yang ditayangkan di YouTube Bank Indonesia, Rabu (14/9/2022).
3. Stok cabai hingga gula mulai tak aman di sejumlah provinsi
Perajin menuangkan gula pasir ke dalam baskom sebagai bahan baku pembuatan madumongso di Mojo, Kediri, Jawa Timur, Senin (11/5/2020). Semenjak merebaknya COVID-19, sejumlah pelaku UMKM makanan mengeluhkan kenaikan harga gula pasir dari sebelumnya Rp12 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram sehingga terpaksa menaikkan harga jual produknya untuk mengimbangi biaya produksi dengan risiko berkurangnya pelanggan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/wsj.Adapun pengendalian inflasi pangan agar tak memperbesar garis kemiskinan juga berkaitan erat dengan kondisi stoknya. Namun, pemerintah mencatat ada sejumlah komoditas yang stoknya tak aman di sejumlah provinsi. Berikut rinciannya:
- Beras rawan di 5 provinsi (Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua Barat).
- Jagung rawan di 2 provinsi (Kalteng dan Kaltim), tak aman atau rentan di 2 provinsi (Kepri dan Babel).
- Cabai besar rawan di 17 provinsi, tak aman atau rentan di 10 provinsi.
- Cabai rawit rawan di 14 provinsi, tak aman atau rentan di 10 provinsi.
- Gula pasir rawan di 7 provinsi (Papua Barat, Papua, Sulawesi Utara, Kaltim, dan Kaltara)
- Bawang merah rawan di 4 provinsi (Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Sulsel, Sultra), tak aman atau rentan di 6 provinsi (Kaltara, Babel, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Maluku).
- Telur ayam rawan di 8 provinsi (Aceh, NTB, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sultra, Maluku Utara, Papua Barat), tak aman atau rentan di 3 provinsi (NTT, Maluku, Papua).
Topik:
Berita Terkini Lainnya
