Sri Mulyani Kena 'Colek' Banggar DPR Soal Vaksinasi Berbayar
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat kritik dari sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait program vaksinasi berbayar yang akan digelar oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF).
Kritik pertama dilontarkan oleh Anggota Banggar DPR Ratna Juwita Sari dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta program vaksinasi tidak dikomersilkan.
"Kami mohon Kemenkeu juga bisa terus mengawal Kemenkes supaya tidak ada isu program vaksinasi yang dikomersilkan," tutur Ratna dalam rapat kerja (raker) dengan Sri Mulyani, Senin (12/7/2021).
Menurut Ratna, program vaksinasi gotong royong (VGR) individu yang akan digelar Kimia Farma nantinya akan memberi dampak negatif pada masyarakat.
"Target 2 juta (dosis) per hari itu jauh sekali dari capaian. Tadi Ibu Menteri menyampaikan rata-rata kita hanya bisa 750.000-800.000 per hari, itu saja kita belum clear. Bagaimana sampai hari ini bisa muncul ada satu BUMN kita memperjualbelikan vaksin tersebut, itu kan sangat mencederai kondisi masyarakat hari ini," ujar Ratna.
Baca Juga: Kimia Farma Tunda Layanan Vaksin Berbayar dari Rencana Mulai Hari Ini
1. Demokrat minta vaksinasi tak dikomersialisasikan
Ilustrasi vaksin atau jarum suntik (IDN Times/Arief Rahmat)Anggota Banggar Bramantyo Suwondo dari fraksi Demokrat juga mengkritik keras VGR individu. Menurutnya, komersialisasi vaksin ini tak akan efektif dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang mau melakukan vaksinasi,
"Dengan vaksin gratis saja masih banyak masyarakat yang enggan vaksin, apa pemerintah yakin bahwa langkah ini efektif untuk percepatan vaksin?" ucap Bramantyo.
Di sisi lain, menurutnya komersialisasi vaksin ini akan meruntuhkan keadilan untuk masyarakat.
Editor’s picks
"Apakah pemerintah menjamin kelompok-kelompok prioritas dan rentan tetap mendapat vaksin dengan adanya komersialisasi ini? Menurut saya dengan ini sangat jauh dari keadilan. Di satu sisi kita lihat begitu mengularnya untuk mendapat vaksin bagi masyarakat, sedangkan di sisi lain ada jalur yang begitu cepat bagi orang yang bisa membayar," ujar Bramantyo.
2. Respons Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Menjawab kritikan itu, Sri Mulyani memastikan program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity 70 persen gratis untuk masyarakat. Sebab, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran dalam APBN.
Meski begitu, kritik terkait vaksinasi berbayar tersebut akan disampaikannya pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Vaksin berbayar, nanti saya sampaikan ke Kemenkes juga mengenai aspirasi. Tapi pemerintah menjamin 70 persen herd immunity itu adalah secara gratis, dan itu sudah ada di dalam APBN kita," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: 6 Potret Apotek Kimia Farma Usai Penundaan Vaksinasi Berbayar
3. Kimai Farma tunda pelaksanaan vaksinasi berbayar
Peringatan di Apotek Kimia Farma Blok M, Jakarta Selatan terkait Vaksinasi Individu Berbayar yang ditunda. (IDN Times/Helmi Shemi)Sebelumnya, Kimia Farma menyatakan penundaan pelaksanaan VGR individu yang seharusnya dilaksaakan hari ini. Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno mengatakan, penundaan ini disebabkan besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Kimia Farma.
"Ini membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujar Ganti saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7/2021).
Baca Juga: 6 Potret Apotek Kimia Farma Usai Penundaan Vaksinasi Berbayar
Berita Terkini Lainnya
