Vale Indonesia Mau Ajukan Revisi RKAB buat Kebutuhan Smelter

07 Mar 2026, 13:23 WIB

Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer (CSCAO) Vale Indonesia, Budiawansyah. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya Sih

PT Vale Indonesia berencana mengajukan revisi RKAB 2026 karena hanya mendapat izin produksi bijih nikel sebesar 30 persen dari target awal yang direncanakan perusahaan.
Revisi diperlukan agar pasokan bijih nikel cukup untuk mendukung operasional dua smelter HPAL baru di Pomalaa dan Bahodopi, sekaligus memenuhi komitmen kepada para pemegang saham.
Permohonan revisi sudah diajukan ke Kementerian ESDM dan DPR RI, dengan sinyal positif dari pemerintah yang rutin mengevaluasi kuota produksi tambang setiap kuartal.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memastikan akan mengajukan revisi kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Revisi diajukan karena Vale Indonesia hanya mendapat persetujuan produksi bijih nikel sebesar 30 persen dari angka yang direncanakan perusahaan.

“Tadi saya bilang itu adalah evaluasi RKAB itu sudah pasti. Nah apa yang paling penting buat kita? Itu adalah melakukan produksi itu sesuai dengan rancangan alokasi yang sudah diberikan,” kata Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer (CSCAO) Vale Indonesia, Budiawansyah dalam media briefing di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

1. Demi penuhi kebutuhan produksi smelter HPAL di Pomalaa dan Bahodopi

Proyek tambang dan smelter nikel PT Vale Indonesia di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. (dok. Vale Indonesia)

Budiawansyah menyatakan, revisi RKAB dibutuhkan karena kuota produksi bijih nikel yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan smelter.

Apalagi, Vale Indonesia tengah membangun dua smelter baru, yakni pabrik high pressure acid leaching(HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara dan di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Di sisi lain, Vale Indonesia juga harus memenuhi komitmen kepada para pemegang saham.

“Dengan 30 persen alokasi saat ini, Itu adalah tidak cukup untuk menopang kegiatan bisnis dalam jangka waktu satu tahun. Karena ada beberapa komitmen yang memang harus PT Vale lakukan seperti komitmen kepada shareholder, dan juga komitmen kepada proyek hilirisasi kita,” ujar Budiawansyah.

2. Butuh pasokan bijih nikel untuk pabrik HPAL Pomalaa dalam 3 bulan

Pembangunan proyek smelter nikel berbasis high pressure acid leaching (HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. (dok. Vale Indonesia)

PT Vale Indonesia sendiri memprediksi pabrik HPAL Pomalaa akan siap beroperasi pada Agustus mendatang. Maka, perusahaan membutuhkan pasokan bijih nikel untuk pabrik HPAL Pomalaa dalam tiga bulan ke depan.

“Itu sudah siap ranah produksi. Kalau kita hitung Agustus. Jadi sekitar 2-3 bulan Sebelumnya pasokan bijih untuk mendukung itu juga harus tersedia,” tutur Budiawansyah.

3. Kementerian ESDM beri sinyal positif

Salah satu aktivitas penambangan di PT Vale Indonesia (website PT Vale Indonesia)

Budiawansyah mengatakan, revisi RKAB sudah diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan juga DPR RI.

Menurut dia, pemerintah memberikan respons positif. Di sisi lain, Budiawansyah bilang, pemerintah memang melakukan evaluasi RKAB untuk perusahaan tambang mineral dan batubara setiap kuartal.

“Pemerintah itu pada dasarnya melakukan evaluasi setiap kuartal. Jadi setiap kuartal itu melakukan evaluasi. Jadi ingin menempatkan, memberikan kuota produksi RKAB atau kuota bijih baik mineral dan batubara, to my best understanding ya, itu berdasarkan kepada memang pihak yang memang melakukan produksi untuk kepentingan nasional, dan juga untuk optimalisasi produksi itu sendiri,” kata Budiawansyah.