Wamendag Pastikan Permendag Tak Direvisi Lagi

Permendag baru ini merupakan hasil revisi ketiga atas Permendag No 36/2023 yang telah diubah ke Permendag No 3/2024, dan diubah lagi ke Permendag No 7/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kemudian direvisi lagi dengan Permendag No 8/2024 yang diberlakukan resmi mulai Jumat, 17 Mei 2024.

Namun imbas pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor (berupa pertek) dalam Permendag 36/2023 memunculkan kendala dalam proses perijinan impor sehingga terjadi tertahannya 26.415 konteiner selama 3 bulan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.

"Sesuai hasil rapat terbatas, arahan Presiden Joko Widodo sangat jelas, yaitu kontainer yang sebanyak 17.304 di Tanjung Priok dan 9.111 kontainer yang ada di Surabaya harus segera keluar. Pada saat itu juga beliau memberikan arahan kepada kami untuk langsung revisi Permendag 36/2023 dan pada hari itu juga langsung diteken menjadi Permendag 8/2024," jelas Jerry.

Ia mengatakan langkah pemerintah merevisi aturan Permendag merupakan wujud nyata dan sigap pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

"Permendag 8/2024 salah satunya memberikan  kemudahan-kemudahan,  pertimbangan teknis dihapus untuk beberapa komoditas beberapa produk. Ini bagian bagaimana pemerintah tentunya lintas Kementerian/Lembaga agar memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di lapangan," tegas Jerry.

Jerry mengatakan revisi Permendag 36 yang berulang kali itu mempertimbangkan masukan dari banyak pihak, baik itu lintas kementerian/lembaga maupun pelaku usaha dan asosiasi.

Menurutnya, selama perjalanan implementasi Permendag 36 memang banyak hal yang tidak sesuai dengan prosedur di lapangan sehingga membutuhkan penyesuaian.

"Jadi supaya dia lebih praktis, simpel, lebih cepat, dan tentunya lebih bisa memastikan supaya pelaku usaha tidak diribetin, supaya izinnya cepat dapat. Jangan sampai juga ada barang yang tertahan di sini," lanjut Jerry.

Menurutnya, Kemendag mendengar semua masukan dan keluhan dari seluruh perspektif pemangku kepentingan, pelaku usaha, UMKM dan (pekerja) di pelabuhan. Dia mencontohkan, perlindungan pelaku usaha dalam negeri harus seimbang dengan kebutuhan bahan baku manufaktur.

"Jadi kita harus ada keseimbangan antara bahan industri, UMKM, dan semuanya. Jadi ini mencapai ekuilibrium, yang kita pastikan di Permendag ini komprehensif," tegas Jerry.