Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin mengatakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng (migor) dan minyak goreng sudah sesuai keputusan dalam rapat kabinet. Keputusan itu dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri.
“Sudah menjadi keputusan di Sidang Kabinet. Ya kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak, terutama kepentingan nasional kita atau kepentingan masyarakat,” ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).
Ma'ruf menjelaskan, kebijakan ekspor minyak goreng ini akan dievaluasi secara berkala. Hal itu tentu ketika harga minyak goreng di pasar dalam negeri sudah stabil.
“Nanti itu apabila kepentingan itu sudah terpenuhi, mungkin nanti akan dievaluasi seperti apa. Yang penting jangan sampai langka atau harganya tinggi, kemudian dalam rangka stabilisasi keadaan. Ini langkah sementara yang diambil oleh Presiden,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, larangan ekspor minyak goreng sebanyak shock therapy. Menurutnya, kebijakan tersebut untuk kepentingan semua pihak.
“Pemerintah akan melihat. Ya kita akan menjaga kepentingan seluruh pihak, tidak hanya untuk kemudian akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Itu langkah-langkah shock therapy itu kadang-kadang diperlukan pada suatu saat tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Hal itu diputuskan dalam rapat kabinet Jumat (22/4/2022).
"Dalam rapat tersebut, saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Jokowi dalam keterangannya di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (22/4/2022).
Kebijakan ini, ditegaskan Jokowi, diambil pemerintah demi memenuhi ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Pun, untuk melakukan kontrol harga.
"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," ungkap Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan larangan ekspor diberlakukan untuk bahan baku minyak goreng, dalam hal ini adalah Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Olein, bukan crude palm oil (CPO).
"Pelarangan untuk produk RBD Palm Olein untuk 3 kode HS, 15119036, 15119037, 15119039," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (26/4/2022).