Dilarang Jokowi, Ini 5 Negara Tujuan Ekspor Minyak Goreng Terbesar RI

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan produk minyak goreng. Keputusan itu disebut Jokowi bakal berlaku pada 28 April mendatang.
"Dalam rapat tersebut, saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Jokowi dalam keterangannya di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).
Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan produk minyak goreng ini pun diprediksi bakal berdampak ke negara-negara yang menjadi pengimpor minyak goreng dari Indonesia.
1. Capaian ekspor minyak kelapa sawit tahun lalu

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan, ekspor olahan crude palm oil (CPO) Indonesia pada 2021 mengalami peningkatan menjadi 25,7 juta ton atau sebesar 21,8 persen dibandingkan 2020 yang hanya 21,1 juta ton.
Pun halnya dengan porsi ekspor dibandingkan produksi yang sebesar 54 persen, naik dari 2020 yang hanya 44,9 persen. Porsi ekspor itu sendiri jadi yang tertinggi sejak 2017.
2. Daftar negara pengimpor minyak kelapa sawit dari Indonesia

Kenaikan jumlah ekspor minyak kelapa sawit utamanya terjadi pada negara-negara yang menjadi pengimpor terbesar seperti China, Amerika Serikat (AS), Pakistan, Bangladesh, dan Mesir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor CPO ke China selama 2021 meningkat 7,12 persen menjadi 4,7 juta ton. Kemudian lonjakan juga terjadi pada sisi ekspor CPO ke AS, yakni sebesar 45,96 persen menjadi 1,64 juta ton.
Ekspor CPO ke Bangladesh juga mengalami peningkatan menjadi 1,3 juta ton atau tumbuh 27,75 persen. Berikutnya ekspor CPO ke Pakistan turut melejit 6,7 persen menjadi 2,66 juta ton, sedangkan ekspor ke Mesir tembus satu juta ton atau naik 6,64 persen selama 2021.
3. Kebutuhan dalam negeri yang utama

Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan produk minyak goreng diprediksi banyak pihak bakal berdampak terhadap negara-negara pengimpor tersebut.
Namun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta agar sejumlah pihak untuk tidak usah memikirkan negara lain, sedangkan kondisi di dalam negeri tidak baik-baik saja.
"Negara kita sudah mau mati, kau masih pikir pula yang lain. Di sinilah diperlukan nasionalisme kita. Aku tahu begitu dinyatakan dilarang, itu harga CPO dunia naik. Sekarang pertanyaannya kamu pikirkan dunia apa dalam negeri?" tutur Bahlil, kepada awak media, Senin (25/4/2022).