Yassierli: Transisi Energi Buka Ribuan Peluang Pekerjaan Hijau di RI

Yassierli menjelaskan berdasarkan data Kementerian ESDM, sekitar 90 persen pekerjaan hijau akan berada di subsektor ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan 75 persen pembangkit listrik baru berasal dari energi terbarukan.

"Jika melihat angka-angka yang diproyeksikan oleh Kementerian ESDM, jumlah pekerjaan hijau di sektor energi akan mencapai sekitar 2 juta lebih pada 2029, atau enam kali lipat dibandingkan tahun 2022," kata dia.

Yassierli menjelaskan setidaknya ada empat tantangan utama dalam membangun pekerjaan dan keterampilan hijau di Indonesia. Pertama, saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kurikulum pelatihan vokasi, khususnya terkait pekerjaan hijau.

Selain itu, masih terbatas skema sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan sektor hijau. Karena itu, tantangan pertama adalah menyelaraskan kurikulum pelatihan vokasi dengan program transisi energi.

Kedua, jika melihat disparitas antara wilayah, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pulau Jawa dengan Kalimantan dan Sulawesi. Sebagian besar potensi energi terbarukan justru berada di luar Jawa, dan hal ini menjadi tantangan signifikan bagi Indonesia

"Selain itu, akses terhadap pelatihan peningkatan dan pengembangan keterampilan (upskilling dan reskilling) juga masih terbatas. Sebagian besar balai latihan kerja dan universitas unggulan masih terpusat di Jawa, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah penting dalam membangun pekerjaan dan keterampilan hijau, sekaligus mengatasi kesenjangan antarwilayah," ungkap Yassierli.

Tantangan ketiga, berkaitan dengan fasilitas dan instruktur di balai pelatihan vokasi. Sebagian fasilitas dan infrastruktur pelatihan sudah usang, sementara banyak instruktur belum memiliki pengalaman langsung di industri maupun pemahaman yang memadai tentang teknologi hijau.

“Teknologi hijau merupakan hal yang relatif baru bagi sebagian besar instruktur, sehingga pelatihan bagi para pelatih (training of trainers) sangat dibutuhkan. Saat ini terdapat ribuan instruktur di balai pelatihan kerja milik pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Tantangan keempat, pembangunan pekerjaan dan keterampilan hijau juga berkaitan dengan bagaimana isu transisi hijau dapat diintegrasikan dengan peningkatan produktivitas industri. Saat ini, berbagai inisiatif peningkatan produktivitas di sektor industri belum secara signifikan mendorong permintaan terhadap pekerjaan hijau.

Lebih lanjut, Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi pembangunan pekerjaan hijau di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau berjalan adil dan berkelanjutan.

“Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan peta jalan (roadmap) yang komprehensif, setidaknya untuk lima tahun ke depan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan dalam paparannya.

Yassierli menyebut Kementerian Ketenagakerjaan akan mengimplementasikan program Jobs and Skills Accelerator sebagai wadah sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, akademisi, dan mitra industri. Melalui program ini, pemerintah berupaya mewujudkan roadmap pekerjaan hijau agar dapat diimplementasikan secara nyata di berbagai sektor.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya mobilisasi investasi dan inovasi untuk mendukung keberhasilan transisi hijau di Indonesia. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional dalam menghadapi perubahan ekonomi global.