Yield Obligasi RI Tinggi, CSIS Ungkap Masalah Fiskal

Pada saat yang sama, kebijakan moneter dinilai semakin terperangkap oleh kebijakan fiskal. Menurut Deni, ketika pemerintah menerbitkan SBN dalam skala besar, Bank Indonesia (BI) harus menjaga stabilitas pasar obligasi dan harga SBN agar tidak bergejolak.

Ia memberikan ilustrasi, bahwa ketika penerbitan SBN dilakukan secara besar-besaran, BI harus melakukan intervensi. Intervensi ini seharusnya meningkatkan likuiditas, namun karena BI juga harus menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas tersebut akhirnya harus disterilisasi, salah satunya melalui penerbitan SRBI.

“Ketika SBN dijual, BI harus menjaga harga SBN dengan melakukan intervensi sehingga money supply seharusnya meningkat. Tapi karena BI harus menjaga stabilitas makroekonomi, mau tidak mau mereka harus melakukan sterilisasi dengan menjual SRBI. Artinya, di sisi fiskal terjadi ekspansi, namun di sisi lain BI tetap harus menjaga stabilitas,” tegasnya.

Kondisi tersebut membuat arah kebijakan ekonomi menjadi kurang efektif. Di satu sisi, kebijakan fiskal bersifat ekspansif. Namun di sisi lain, kebijakan moneter justru dipaksa tetap ketat demi menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Akibatnya, stimulus kebijakan tidak bekerja secara optimal. Deni menilai, kritik terhadap BI yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi kurang tepat sasaran.

“Kalau ada yang menyalahkan BI karena tidak mendukung, itu tidak sepenuhnya benar. BI memang harus menjaga stabilitas. Justru yang perlu dibenahi adalah fiskalnya,” ujarnya.

Deni juga menyoroti meningkatnya ketergantungan pasar SBN terhadap Bank Indonesia. Dalam jangka panjang, BI berpotensi menjadi pembeli utama SBN. Kondisi ini berdampak pada melemahnya transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Ia mencontohkan, pelonggaran suku bunga acuan atau penurunan giro wajib minimum (GWM) tidak lagi memberikan dampak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

“Ketika BI menurunkan suku bunga atau melonggarkan GWM, dampaknya ke ekspansi kredit sangat terbatas. Kredit hanya tumbuh sekitar 7 persen–8 persen, meskipun stimulus fiskal dan moneter sudah cukup besar,” kata Deni.

Pertumbuhan kredit yang minim pada akhirnya membatasi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Deni, tanpa perbaikan kualitas kebijakan fiskal dan pengelolaan defisit yang lebih prudent, efektivitas kebijakan moneter akan terus tergerus. Di sisi lain, biaya utang pemerintah berpotensi tetap tinggi, seiring bertahannya persepsi risiko di mata investor global.