YLKI: Power Wheeling Berpotensi Rugikan Masyarakat

10 Sep 2024, 10:45 WIB

Ridwan Aji Pitoko

ilustrasi membayar tagihan listrik (freepik.com/freepik)

Intinya sih...

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menolak skema power wheeling dalam ketenagalistrikan karena berpotensi meningkatkan tarif listrik.
Power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan negara, dapat membentuk kartel atau oligopoli dan sulit diintervensi oleh pemerintah.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai power wheeling melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan meningkatkan biaya operasional PLN.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk tidak menerapkan skema power wheeling pada sistem ketenagalistrikan di Tanah Air. Jika itu diterapkan maka ada risiko terhadap peningkatan tarif listrik yang bisa membebani konsumen.

“Pemerintah sebaiknya jangan gegabah menerapkan sistem power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan kita karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen,” kata Tulus dalam keterangan resminya, Selasa (10/9/2024)

1. Poin berbahaya dari skema power wheeling

Pexels.com/Pixabay

Menurut Tulus, skema power wheeling berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara.

“Jika sudah ada peran swasta, dikhawatirkan bakal terbentuk kartel atau oligopoli dalam sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya campur tangan swasta, maka pemerintah akan sulit mengintervensi penentuan tarif listrik,” kata dia.

2. Masyarakat bisa mendapatkan harga listrik yang mahal

Ilustrasi petugas PLN. (dok. PLN)

Kemudian jika pemerintah sulit menentukan tarif maka masyarakat sebagai konsumen listrik akan menelan tarif listrik yang mahal.

“Jadi dalam jangka panjang, power wheeling berpotensi merugikan konsumen,” ujar Tulus.

Power wheeling, sambung Tulus, berpotensi mewariskan masalah kepada rakyat dan juga merugikan negara. Oleh karena itu, Tulus menilai bahwa sistem ketenagalistrikan harus dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dinikmati oleh masyarakat.

“Negara harus hadir secara kuat dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Bukan malah dinikmati oleh segelintir investor," katanya.

3. Power wheeling bisa gerus pendapatan negara

IDN Times/Aditya Pratama

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi meminta pemerintah menghapuskan pasal power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) karena melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan menggerus APBN.

“Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Hal itu karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata dia dalam keterangan tertulis kepada IDN Times, Senin (9/9/2024).

Menurut Fahmy, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara lantaran 90 persen penjualan listrik berasal dari pelanggan industri.

"Selain menggerus pendapatan negara, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin," kata dia.

Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Jika tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, maka negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan.

"Membengkaknya pengeluaran APBN untuk kompensasi tersebut sudah pasti akan menggerus APBN yang berpotensi mengurangi anggaran APBN untuk membiayai program strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis," ujar Fahmy.