TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Lembaga Keuangan Mikro: Pengertian, Tujuan, dan Kegiatan Usahanya

LKM berdayakan ekonomi masyarakat di daerah

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga jasa keuangan yang termasuk dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB). LKM merupakan lembaga yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun pengertiannya, LKM adalah lembaga keuangan khusus untuk jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Jasa itu diberikan melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, ataupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Baca Juga: Marak Aksi Pinjol Ilegal, Wagub Lampung Nunik Minta Perbanyak LKM 

Baca Juga: Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank dan Jenis-Jenisnya, Lengkap

1. Tujuan didirikannya LKM

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dikutip dari situs resmi OJK, Selasa (24/1/2023), ada tiga tujuan utama LKM.

Pertama, untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat. Pembiayaan diberikan untuk usaha skala mikro, terutama untuk masyarakat yang belum mampu mengajukan pinjaman atau kredit usaha pada lembaga keuangan formal seperti bank. Apalagi, banyak masyarakat yang belum memiliki rekening bank, atau tidak memiliki barang untuk dijadikan agunan yang merupakan syarat pengajuan kredit bank.

Kedua, untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dengan pembiayaan yang diberikan, maka perekonomian masyarakat bisa meningkat, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja.

Tujuan ketiga yakni untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Lembaga Keuangan: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contoh

2. Bentuk usaha LKM

ilustrasi dana (IDN Times/Aditya Pratama)

Bentuk LKM di Indonesia ada dua, yakni koperasi dan perseroan terbatas (PT), yang harus mendapatkan izin dari OJK. Khususnya untuk koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP), juga harus mendapatkan izin Kementerian Koperasi dan UKM.

Masyarakat bisa mengetahui LKM yang mengantongi izin OJK di situs resmi lembaga tersebut. Hingga Juli 2022, OJK melaporkan ada 234 LKM yang sudah berizin, terdiri dari koperasi dan PT, yang menjalankan usaha dengan prinsip konvensional dan juga syariah.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya