PEN 2022 Belum Dianggarkan, Ekonom Minta Program Bansos Dilanjutkan
Program bansos diusulkan untuk berlanjut hingga 2022.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah belum menetapkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Perkembangan kondisi ekonomi dari dampak COVID-19 di tahun ini akan menjadi penentu besaran anggaran PEN.
"(PEN) ini belum dibahas. Pembahasan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) baru permulaan makro, indikator-indikator makronya. Jadi nanti kita lihat. Yang jelas APBN sebagai instrumen kebijakan. Jadi belum sampai PEN-nya berapa. Apakah sampai 2022? Kalau kami lihat ini harus selaras dengan ekonominya," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hidayat Amir dalam webinar Dialogue KiTa, Jumat (4/6/2021).
Namun, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, ada beberapa pos-pos anggaran dalam PEN yang harus tetap dipertahankan sampai 2022, misalnya seperti anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos). Dalam perlinsos itu sendiri, salah satu programnya ialah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan.
"Lalu dari sisi permintaan, mempertahankan daya beli bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini berkaitan juga dengan kesejahteraan. Makanya perlinsos perlu dipertahankan meski akan ada penyesuaian di situ," kata Josua.
Baca Juga: Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2022 5,2 sampai 5,8 Persen
Baca Juga: Cara Daftar Bansos 2021, Cek Apa Kamu Termasuk Penerima!
1. Deretan program lain yang perlu dipertahankan untuk PEN 2022
Selain bansos, Josua juga menyarankan pemerintah untuk mempertahankan anggaran untuk penanganan kesehatan.
"Pandangan saya, masih ada beberapa pos yang perlu dipertahankan, terkait kesehatan, karena kita bicara bagaimana vaksinasi ini mungkin tak hanya sampai 2022, tapi beyond 2022, mungkin akan ke arah sana, krisis kesehatan masih sangat penting," urainya.
Tak lupa juga anggaran untuk program dukungan dunia usaha, khususnya untuk sektor yang pemulihannya memakan waktu lama seperti pariwisata.
"Kalau aktivitas sudah berjalan normal kembali, demand side sudah lebih pulih, maka kebijakan sektoral diharapkan bisa untuk tetap dipertahankan. Dan sektor-sektor itu penanganannya berbeda, ada yang relatif cepat, moderat, ada yang lebih lambat seperti pariwisata, jadi tentunya akan disesuaikan di situ," ujar Josua.
Editor’s picks
Baca Juga: Cara Cek Data Vaksinasi COVID-19, Ada Lokasi Vaksinasi Terdekat
Baca Juga: Airlangga: Realisasi PEN Mencapai Rp183,89 Triliun hingga 21 Mei 2021