Anggaran Berimbang: Pengertian, Kebijakan dan Penerapannya

Berdasarkan penjelasan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggaran berimbang adalah anggaran yang jumlah penerimaannya setidaknya setara dengan jumlah pengeluarannya di dalam periode tertentu. 

Jika melihat penjelasan di atas, jelas anggaran berimbang sekurang-kurangnya harus memuat angka yang menunjukkan nilai yang sama antara pengeluaran perusahaan dengan pemasukan yang didapatkan. Dengan kata lain kondisi pada posisi ini tidak mengalami kerugian, namun juga tidak mendapatkan sejumlah keuntungan atas penerapan anggaran tersebut. 

Anggaran berimbang atau yang juga dikenal dengan istilah balanced budget adalah kondisi di mana jumlah pengeluaran perusahaan sama dengan jumlah pemasukan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. 

Di tanah air sendiri, istilah balanced budget ini kerap dianggap sama seperti balance budget. Namun pada kenyataannya, kedua istilah ini justru memiliki arti berbeda di dalam Bahasa Inggris. 

Arti balanced budget di dalam Bahasa Inggris adalah anggaran yang berimbang. Sedangkan arti dari istilah balance budget sendiri adalah keseimbangan anggaran. 

Selain itu, sebagian orang juga mendefenisikan balance budget ini menjadi pendapatan belanja yang berimbang. Artinya, pendapatan yang nilainya setidaknya sama dengan nilai pengeluaran perusahaan dalam sebuah periode tertentu. 

Penyusunan anggaran di dalam perusahaan tentu harus dibuat dengan se-efisien mungkin. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penerapan anggaran itu sendiri, sehingga berbagai tujuan maupun target perusahaan bisa dicapai dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Namun penerapan anggaran juga tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan perusahaan itu sendiri. Berbagai kebijakan ini juga tentu akan ikut mempengaruhi kesuksesan eksekusi anggaran sebuah perusahaan. 

Di dalam prakteknya, kebijakan anggaran bisa dibedakan menjadi beberapa macam, yakni: 

1. Kebijakan anggaran berimbang

Kebijakan anggaran berimbang adalah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaannya (dari sektor migas, nonmigas, dan pajak) dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Indonesia sendiri selama Pembangunan Jangka Panjang tahap I/PJP I (1969/1970–1994/1995) menerapkan anggaran berimbang dinamis. 

Yang dimaksud dengan dinamis adalah kondisi di mana penerimaan yang didapatkan bisa lebih mudah, jika dibandingkan dengan rencana awal, dalam hal ini pemerintah akan membuat penyesuaian pada pengeluaran, sehingga keseimbangan anggaran tetap bisa terjaga dengan baik.

Hal yang sama juga juga berlaku pada penerimaan negara, di mana jumlahnya lebih tinggi dari nilai rencana awal, kemungkinan untuk membentuk cadangan yang bisa dimanfaatkan ketika penerimaan negara tak mencukupi untuk menjalankan berbagai program yang telah disusun/ direncanakan.

2. Kebijakan anggaran tidak berimbang

Anggaran tidak berimbang dibedakan menjadi dua macam, yakni: anggaran defisit (deficit budget) dan anggaran surplus (surplus budget). 

Di tahun tertentu, biasanya pemerintah akan mengalami surplus maupun defisit anggaran. Defisit anggaran adalah kondisi di mana jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan pajak serta migas. 

Saat pemerintah berniat meningkatkan laju ekonomi, maka kebijakan anggaran defisit tentu harus dilakukan. Hal seperti ini biasanya dilakukan ketika kondisi perekonomian mengalami resesi. 

Pada dasarnya, defisit anggaran ini bukanlah sesuatu yang baru lagi pada kebijakan fiskal. Pengelolaan anggaran defisit adalah sebuah alat dari kebijakan fiskal itu sendiri. 

3. Kebijakan anggaran-anggaran dinamis

Anggaran dinamis merupakan anggaran yang pasti selalu mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan anggaran yang diterapkan di tahun sebelumnya. 

Hal tersebut juga dilakukan dengan cara mengupayakan peningkatan pendapatan serta melakukan penghematan pada pengeluaran, sehingga terjadi peningkatan pada tabungan negara yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. 

4. Kebijakan anggaran-anggaran defisit

Anggaran defisit merupakan anggaran di mana kondisi pengeluaran negara justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaannya. Artinya, penerimaan rutin negara serta penerimaan pembangunannya tak cukup untuk membiayai semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah. 

Kondisi di atas menunjukkan terjadinya defisit pada APBN, sehingga pemerintah harus mengajukan peminjaman kepada bank sentral atau melakukan pencetakan uang baru untuk mendanai pembangunan. 

5. Kebijakan anggaran-anggaran surplus

Anggaran surplus merupakan anggaran yang menunjukkan jumlah penerimaan yang lebih tinggi dari jumlah pengeluaran negara.

Kebijakan yang satu ini biasanya diterapkan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami inflasi, sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap kenaikan berbagai harga barang dan jasa di pasaran.

Menjalankan anggaran yang tepat merupakan salah satu langkah untuk bisa mencapai kesuksesan proyek. Hal ini tidak hanya untuk perusahaan, namun juga untuk semua instansi pemerintah. 

Di dalam prakteknya, anggaran berimbang kerap dijadikan sebagai pilihan. Meski tidak memberikan keuntungan, anggaran yang satu ini juga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan atau negara.