Pernahkah kamu mendengar istilah inflation targeting framework? Secara umum ini adalah kerangka kerja yang ditetapkan pemerintah dalam kebijakan moneter, terkait tingkat inflasi.
Untuk mengetahui lebih jelas apa itu inflation targeting framework, simak penjelasannya di bawah ini.
Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inflation targeting framework merupakan kerangka kerja kebijakan moneter, yang secara transparan dan konsisten, diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan dan secara eksplisit ditetapkan lalu diumumkan.
Menurut Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter, menganut kerangka kerja yang dinamakan inflation targeting framework (ITF) dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.
Secara umum, kerangka dari kebijakan moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasinya. Hal ini ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target kuantitatif (kisaran target) dari tingkat inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan. Selain itu juga ditandai adanya pernyataan secara eksplisit bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan jangka panjang yang utama dari kebijakan moneter.
Secara umum, kebijakan moneter yang sehat memiliki karakteristik sebagai berikut.
Berakhirnya krisis, membuat Indonesia berupaya untuk mengubah kebijakan moneter untuk mendapatkan sistem moneter yang kuat terhadap goncangan-goncangan.
Maka, dibuatlah kebijakan moneter alternatif yang dikenal sebagai inflation targeting framework lite (ITF lite).
Amanat tersebut dibagi menjadi enam:
Pada 1997/98, krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian berat serta peningkatan kerentanan kondisi ekonomi Indonesia.
Dalam perspektif lain, permasalahan dan kerentanan kondisi ekonomi yang terjadi pada masa krisis tersebut juga mengindikasikan adanya beberapa kelemahan dalam penerapan kebijakan ekonomi makro yang selanjutnya menimbulkan distorsi ekonomi serta tidak sehatnya struktur dan perkembangan perekonomian nasional.
Di sisi lain, semakin kompleksnya tantangan kebijakan moneter di Indonesia membuat perkembangan ekonomi global yang demikian pesat. Tinginya fluktuasi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro utama, menjadi cerminan pada tingginya seperti tingkat harga, output, besaran moneter, dan suku bunga.
Dengan kondisi tersebut, isu strategis yang muncul adalah terkait dengan sampai sejauh mana derajat kredibilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir yang ditetapkan.
Di sisi lain, berbagai perubahan yang terjadi dalam perekonomian dan peralihan sistem nilai tukar dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang pada periode krisis tersebut, juga mempunyai implikasi terhadap keterkaitan antar variabel, termasuk mekanisme transmisi kebijakan moneter.
Sementara itu, dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 1999, dari sisi kelembagaan, sebagaimana diamandemen dengan UU No 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia sebagai landasan hukum yang baru, menjadikan tujuan Bank Indonesia lebih terfokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang dalam hal ini lebih diidentifikasikan sebagai kestabilan harga (inflasi).
Akhirnya mengarahkan kebijakan moneter pada penerapan strategi kebijakan yang menargetkan inflasi (inflation targeting framework/ITF), dengan perubahan tatanan kelembagaan di atas.
Reorientasi sasaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan perekonomian makro untuk keluar dari krisis ekonomi. Proses pemulihan ekonomi selain berbiaya relatif mahal juga berjalan relatif lama jika dibandingkan dengan kondisi yang dialami oleh negara-negara kawasan yang mengalami krisis.
Sehingga, hal tersebut bukanlah sesuatu mudah dicapai mengingat pengaruh negatif krisis ekonomi yang begitu dahsyat.
Jadi, inflation targeting framework merupakan kerangka kerja di mana bank sentral merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya, sehingga bukanlah suatu kaidah (rule) yang baku dan kaku.
Demikian pula, dengan penerapan inflation targeting framework bukan berarti bahwa kebijakan moneter hanya mempertimbangkan inflasi saja. Dari sisi teoritis maupun prakteknya, dalam penetapan sasaran inflasi selalu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sesuai dengan fenomena Phillips Curve jangka pendek, untuk penetapan sasaran inflasi dalam konteks trade-off inflasi dan output. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa pertimbangan output riil dalam penerapan inflation targeting framework adalah suatu yang niscaya di berbagai negara.
Dengan demikian, pencapaian stabilitas harga dalam inflation targeting framework diupayakan untuk tidak terlalu mengorbankan pertumbuhan ekonomi.