Badan Pemeriksa Keuangan: Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsinya

Di Indonesia, lembaga khusus yang bertugas mengelola keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara, sesuai dengan sesuai pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK memiliki peran penting dalam setiap pengaturan uang negara sebab BPK memiliki fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan hingga level bawah. BPK memiliki wewenang melakukan pemeriksaan keuangan untuk memastikan keuangan negara digunakan secara tepat guna.

Tugas BPK memiliki cakupan uang cukup luas, ia bertanggung jawab atas sistem keuangan dan pengelolaan uang negara di setiap sektor dapat terorganisir dengan baik. Jika ditemukan pengelolaan yang tidak sesuai tempatnya, BPK lah yang paling bertanggung jawab.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara yang dilakukan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Lembaga Negara lainnya. Termasuk Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lain sebagainya.

Sebagai mana lembaga negara, BPK memiliki otoritas kewenangan yang sesuai dengan tujuan berdirinya. Kewenangan BPK sebagai upaya menjalankan aktivitas untuk memudahkan tugas-tugasnya.

Wewenang merupakan hak untuk melaksanakan pemeriksaan sebagai pengelola keuangan negara. Berikut adalah beberapa wewenang BPK yang perlu diketahui:

1. Pemeriksaan

Mulai dari menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan hingga melaksanakan pemeriksaan. Tidak sampai di situ, BPK juga berhak  menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan sesuai yang dihasilkan dalam pemeriksaan.

2. Memperoleh dokumen atau keterangan

Dalam kerjanya, BPK berhak meminta dokumen serta keterangan dan yang bersangkutan wajib memberikannya. Mereka yang berkewajiban memenuhi permintaan BPK adalah setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola negara khususnya bidang keuangan.

3. Memeriksa menyeluruh pada uang dan barang milik negara

BPK berhak melakukan pemeriksaan terhadap uang dan barang milik negara, mulai di  tempat penyimpanan, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara. Juga untuk memeriksa catatan perhitungan, surat-surat, nota atau bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya terkait pengelolaan keuangan negara.

4. Menetapkan

BPK berhak menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk diberikan.

5. Menetapkan standar pemeriksaan

Sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan mengawasi keuangan negara, BPK juga berwenang menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Tidak lupa untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah sebab standar yang dibuat yang wajib digunakan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

6. Penetapan kode etik

BPK juga berhak menetapkan kode etik untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

7. Meminta bantuan ahli

BPK dapat menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK jika diperlukan. Ia akan  bekerja untuk dan atas nama BPK.

8. Melakukan pembinaan

BPK dapat melakukan pembinaan pada jabatan fungsional Pemeriksa.

9. Memberi pertimbangan 

Agar pengelolaan keuangan di berbagai lembaga berjalan baik, BPK boleh memberi pertimbangan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk digunakan. 

10. Memberi pertimbangan

Untuk memudahkan, BPK berwenang memberi pertimbangan pada rancangan sistem pengendalian internal Pemerintah Pusat maupun Daerah sebelum ditetapkan.

Secara garis besar BPK memiliki dua fungsi utama yakni dalam pemeriksaan dan pengawasan setiap pengelolaan keuangan negara. Fungsi tersebut sejalan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki berkaitan dengan pengelolaan keuangan di berbagai institusi negara.

1. Pemeriksaan

Fungsi pertama BPK hampir sama seperti halnya tugas auditor untuk melakukan pemeriksaan pada sistem pengelolaan keuangan negara. Memastikan setiap transaksi yang dilakukan lembaga keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan.

Di sini BPK akan memeriksa untuk memastikan semua transaksi berjalan dengan tepat guna.

2. Pengawasan 

Selanjutnya BPK juga berfungsi melakukan proses pengawasan atau memantau serta tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Memastikan semua sistem pengelolaan yang ada di Indonesia dapat terorganisir dengan baik adan mencegah berbagai penyimpangan.

Itulah tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang negara. Mengingat pentingnya peran BPK, diperlukan orang-orang yang berintegritas, independen dan profesional di dalamnya.

Karenanya terdapat yang namanya nilai-nilai dasar BPK yang harus dimiliki setiap pegawainya. Agar dapat menjalankan tugas secara optimal.