BI Minta Perbankan Turunkan Suku Bunga Kredit

21 Mei 2025, 18:01 WIB

Triyan Pangastuti

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Bank Indonesia meminta perbankan menurunkan suku bunga kredit dan simpanan untuk mendorong penyaluran kredit.
Suku bunga perbankan masih relatif tinggi, dengan suku bunga deposito 1 bulan mencapai 4,83 persen pada April 2025.
Kredit tumbuh sebesar 8,88 persen (yoy) pada April 2025, lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya, sehingga Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada pada kisaran 8–11 persen.

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) meminta perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan simpanan guna mendorong peningkatan penyaluran kredit. Terlebih lagi, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan suku bunga instrumen di pasar uang seperti Sekuritas Rupiah BI (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) cenderung menurun usai bank sentral memangkas BI Rate pada Januari lalu.

“Namun demikian, suku bunga perbankan masih tetap relatif tinggi. Pada April 2025 suku bunga deposito 1 bulan tercatat 4,83 persen, meningkat dari 4,81 persen pada awal Januari 2025 dengan kecenderungan sejumlah bank menawarkan suku bunga deposito yang lebih tinggi dari yang dipublikasikan," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara virtual, Rabu (21/5/2025).

1. Suku bunga kredit perbankan masih di level 9,19 persen

Ilustrasi mobile banking. (IDN Times/Aditya Pratama)

Perry menjelaskan bahwa suku bunga kredit perbankan juga masih relatif tinggi, yakni sebesar 9,19 persen pada April 2025. Angka itu disebutnya relatif sama dengan 9,20 persen pada awal Januari 2025.

"Ke depan, Bank Indonesia memandang suku bunga perlu diturunkan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ungkapnya.

2. Pertumbuhan kredit di April turun ke 8,88 persen

Ilustrasi Bank. (IDN Times/Aditya Pratama)

Perry menjelaskan peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 9,16 persen (yoy) pada Maret 2025.

Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit oleh bank (lending standard) masih tetap baik, terutama pada sektor pertanian, Listrik, Gas, dan Air (LGA), serta jasa sosial. Kondisi likuiditas perbankan secara umum masih memadai, namun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) cenderung melambat, dari 5,51 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 4,55 persen (yoy) pada April 2025.

"Kondisi ini mendorong persaingan dalam pendanaan antar bank dan menunjukkan perlunya memperluas sumber pendanaan lainnya di luar DPK," ungkapnya.

3. Sektor pendorong pertumbuhan kredit

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. IDN Times)

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh sektor industri, pengangkutan, dan jasa sosial. Sementara itu, kontribusi dari sektor konstruksi, perdagangan, serta sektor-sektor lainnya masih terbatas.

Berdasarkan kelompok penggunaannya, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing tercatat sebesar 4,62 persen (yoy), 15,86 persen (yoy), dan 8,97 persen (yoy). Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 8,85 persen (yoy), sementara kredit UMKM meningkat sebesar 2,60 persen (yoy).

"Dengan perkembangan kredit hingga April 2025 tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada pada kisaran 8–11 persen," ungkapnya.

Ke depan, berbagai upaya perlu terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit, baik melalui penurunan suku bunga dan perluasan sumber dana perbankan, maupun dengan mendorong peningkatan permintaan dari sisi sektor riil, sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi, termasuk dengan mengoptimalkan instrumen Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).