Spin off BTN Syariah ditargetkan rampung Oktober hingga November 2025 dengan proyeksi total aset Rp67 triliun.
Proses spin off sesuai ketentuan OJK yang mewajibkan bank syariah dengan aset UUS minimal Rp50 triliun untuk menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
Bank Victoria Syariah resmi dimiliki BTN dengan akuisisi sekitar Rp1,5 triliun dan rincian modal awal BTN syariah sebesar Rp6 triliun.
Jakarta, IDN Times – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan langkah besar dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.
Setelah resmi mengakuisisi Bank Victoria Syariah, BTN akan segera memisahkan (spin off) unit usaha syariahnya menjadi bank syariah mandiri dengan proyeksi total aset mencapai Rp67 triliun.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyampaikan bahwa pada akhir 2023 total aset BTN Syariah telah mencapai Rp54,28 triliun. Dengan capaian tersebut, BTN Syariah wajib melakukan spin off dalam kurun waktu dua tahun setelah laporan keuangan tersebut, yakni sebelum akhir 2025.
“Saat ini, aset BTN Syariah telah mencapai sekitar Rp60 triliun. Namun setelah seluruh proses spin off rampung pada Oktober atau November mendatang, nilai aset bank syariah baru ini diproyeksikan menembus Rp67 triliun,” ungkap perwakilan BTN dalam konferensi pers, Rabu (5/6/2025).
Ia menjelaskan, proses spin off ini merupakan bagian dari komitmen BTN dalam menjalankan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mewajibkan unit usaha syariah bertransformasi menjadi entitas terpisah.
Dalam ketentuan POJK tersebut, disebutkan bank yang aset UUS-nya mencapai 50 persen atau lebih dari total aset induknya, atau aset UUS-nya minimal Rp 50 triliun, wajib melakukan spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
Nixon menambahkan bahwa saat ini kepemilikan saham Bank Victoria Syariah secara resmi berada di tangan BTN, dengan porsi hampir 100 persen. Proses akuisisi ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian BUMN, Danareksa, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita rencanakan, setelah transaksi hari ini resmi berlangsung, maka cangkang atau cikal bakalnya yakni Bank Victoria Syariah resmi dimiliki BTN hampir 100 persen. Sebenarnya, kepemilikannya 99 koma sekian persen karena ada 0 koma sekian persen yang dimiliki Balai Harta Peninggalan (BHP). Itu merupakan saham milik pemegang lama yang belum diketahui keberadaannya dan kini dititipkan di BHP,” jelas Nixon.
Akuisisi tersebut dilakukan dengan nilai sekitar Rp1,5 triliun, setara dengan 1,4–1,5 kali nilai buku. BTN juga telah memperoleh seluruh persetujuan penting, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian BUMN, Danantara, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk di dalamnya adalah surat persetujuan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon perusahaan pengendali.
Dengan visi menjadikan BTN Syariah sebagai bank BUKU 2, Nixon mengatakan dibutuhkan modal awal sekitar Rp6 triliun yang berasal dari pendanaan BTN sendiri sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp4 trilliun, kemudian nilai pembelian BVIS Rp1,5 triliun, serta rights issue sebesar Rp 1 triliun yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.
“Untuk memenuhi kategori BUKU 2 dan Capital Adequacy Ratio (CAR)-nya kita buat mirip dengan kondisi BTN hari ini, yaitu sekitar 18-19%, sehingga bank baru ini nantinya bisa langsung ekspansi,” jelas Nixon.
Saat ini kepemilikan saham Bank Victoria Syariah secara resmi berada di tangan BTN, dengan porsi hampir 100 persen.