Stabilitas Sistem Keuangan (SSK): Definisi, Fungsi dan Peraturannya

SSK atau Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi ketika mekanisme ekonomi berjalan dengan lancar, hal ini ditunjukkan dari penetapan harga, alokasi dana, serta pengelolaan risiko yang berfungsi secara baik. Dalam artian, suatu negara dapat terhindar dari masalah keuangan atau krisis moneter.

Stabilitas sistem keuangan memungkinkan layanan keuangan berfungsi secara optimal, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah mengapa, stabilitas sistem keuangan adalah kondisi keuangan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara.

Terdapat sejumlah alasan mengapa stabilitas sistem keuangan sangat penting dalam perekonomian negara, beberapa di antaranya yaitu:

• Sistem keuangan yang stabil menciptakan pasar yang sehat dan terkontrol, serta memungkinkan alokasi sumber daya secara optimal.
• Sistem keuangan yang stabil langsung berdampak pada kesehatan perbankan, memungkinkan bank menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara optimal, sehingga dapat memengaruhi sektor riil.
• Stabilnya sistem keuangan mampu memengaruhi peredaran uang di masyarakat, karena sistem yang baik akan membantu mengendalikan inflasi.
• Dapat menekan biaya instabilitas sistem keuangan, karena instabilitas langsung mempengaruhi sektor keuangan, seperti perbankan yang membutuhkan biaya restrukturisasi tinggi.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui perannya sebagai Lender of Last Resort (LoLR), yaitu penyedia likuiditas saat krisis.

Untuk melaksanakan tugas ini, BI memiliki beberapa dasar hukum, berikut beberapa di antara peraturannya dikutip Bank Indonesia.

• Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
• Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
• Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
• Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial​.
• Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Menurut UU Bank Indonesia yang terakhir diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 2023, tujuan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai Rupiah, sistem pembayaran dan sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan itu, BI melakukan upaya dengan menetapkan dan menjalankan kebijakan makroprudensial.

Demikian ulasan mengenai stabilitas sistem keuangan, mulai dari definisi, fungsi, hingga peraturannya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara tetap berfungsi secara efektif dan efisien, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana, sekarang kamu sudah memahami ya, apa itu stabilitas sistem keuangan? Semoga informasi ini membantu!

Penulis: Muti’ah Nur Rahmah