Trump Gugat Badan Pajak-Kementerian Keuangan AS Imbas Data Bocor

Selain itu, Donald Trump juga menuduh IRS sengaja menyebarkan data laporan pajak keluarganya ke media oposisi pemerintah. Menurut Trump, ini merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh lembaga negara, terutama kepada seorang presiden. 

Sebab, tindakan tersebut bisa membuat data sensitif milik Trump bisa digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Salah satu yang paling mungkin adalah penipuan.

“IRS secara keliru mengizinkan seorang karyawan nakal dan bermotivasi politik untuk membocorkan informasi pribadi dan rahasia tentang Presiden (Donald) Trump, keluarganya, dan Organisasi Trump kepada New York Times, ProPublica, dan media massa sayap kiri lainnya. Hal ini kemudian secara ilegal dirilis kepada jutaan orang,” kata tim hukum Trump kepada CNBC.

Amarah Donald Trump imbas bocornya data laporan pajak ini bukan tanpa alasan. Data laporan pajak Trump dan keluarganya memang sering jadi sorotan. Sebab, ia dan keluarganya dikabarkan jarang bayar pajak. 

Pada 2022 lalu, misalnya, Kongres Amerika Serikat merilis sebuah laporan bahwa Trump selama menjabat sebagai presiden hanya membayar pajak dalam jumlah sedikit. Laporan tersebut kala itu mengejutkan publik karena Trump dan keluarganya punya kemampuan ekonomi yang mumpuni untuk bayar pajak.

Oleh karena itu, Trump sering menolak laporan pajaknya untuk disebarluaskan ke publik. Padahal, hal tersebut sudah jadi kebiasaan umum, di mana pejabat tinggi di Negeri Paman Sam wajib menyebarluaskan data hartanya, termasuk data laporan pajak, sebagai bentuk transparansi. 

IRS dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat sebetulnya bukan lembaga yang pertama kali digugat oleh Donald Trump. Sebab, ia juga pernah menggugat lembaga negara AS lainnya sejak menjabat lagi sebagai presiden pada Januari 2025.

Pada Oktober 2025, misalnya, Trump menggugat Kementerian Kehakiman AS ke pengadilan karena telah melakukan penyelidikan terhadapnya. Dalam gugatan tersebut, Trump meminta ganti rugi sebesar 230 juta dolar AS atau sekitar Rp3,8 triliun.

Publik menilai tindakan yang dilakukan Trump ini sangat tidak lazim. Sebab, seorang presiden seharusnya tidak boleh menuntut lembaga negaranya sendiri.