Respons Bappebti soal Pialang yang Rugikan Nasabah Rp8 M Diberi Sanksi
Logo BAPPEBTI. (dok. Bappebti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons permintaan Ombudsman RI, terkait pengenaan sanksi bagi pialang alias broker perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang merugikan nasabah.
Plt Kepala Bappebti Kasan Muhri mengatakan, pihaknya tak pernah mendiamkan nasabah yang mengadukan permasalahan dalam bidang PBK.
”Bappebti menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, Bappebti tidak pernah diam dalam melindungi nasabah,” kata Kasan dikutip dari keterangan resmi, Senin (15/1/2024).
Baca Juga: Kominfo dan Bappebti Diminta Hapus Aplikasi Binance
1. Penggantian rugi nasabah harus melalui pengadilan atau arbitrase
ilustrasi cryptocurrency (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, Kasan mengatakan, Bappebti bisa memberikan sanksi administratif sebagai proses akhir penanganan pengaduan di bidang PBK.
“Sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” ujar Kasan.
Namun, apabila ada permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah.
Editor’s picks
2. Bappebti menerima ratusan pengaduan nasabah pada 2023
Ilustrasi Investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)Kasan mengatakan, selama 2023, Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka. Dari sejumlah aduan tersebut, 82 pengaduan nasabah telah selesai ditangani Bappebti sedangkan 95 kasus pengaduan masih dalam proses penyelesaian.
Untuk mengurangi jumlah aduan tersebut, Bappebti melakukan penguatan regulasi dan literasi serta optimalisasi implementasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi PBK (LSP-PBK). LSP PBK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Kep.2048/BNSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Lisensi LSP-PBK.
3. Ombudsman ungkap nasabah PBK rugi hingga Rp8 miliar
ilustrasi dana (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya, Ombudsman RI membeberkan ada 15 laporan terkait PBK yang total kerugiannya mencapai RP8 miliar.
Menurut Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Bappebti tidak tegas menangani PBK yang merugikan nasabah. Padahal, seharusnya Bappebti memberikan perlindungan pada nasabah PBK.
"Bappebti juga tidak menjalankan fungsi pengawasan preventif, mengingat banyaknya nama perusahaan Pialang Berjangka yang beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman RI," kata Yeka dikutip dari keterangan resmi.
Berita Terkini Lainnya
