Jakarta, IDN Times - Kasus sengketa hak cipta kerap terjadi, terutama di industri musik. Alot banget, masalah ini sering jadi pembicaraan serius di kalangan para pencinta lagu.
Wahana Musik Indonesia (WAMI) merupakan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Indonesia yang bertugas mengurus karya cipta lagu. Mereka buka-bukaan menyebut ada banyak promotor yang tak mau membayar lisensi atau royalti kepada para pencipta lagu. Langsung klik artikel selengkapnya!
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021, penggunaan lagu di acara komersil harus membayar royalti. Biasanya pembayaran lisensi lagu tersebut dibayarkan oleh promotor.
Namun, WAMI mengungkapkan para promotor ogah membayar lisensi lagu tersebut. Sering kali pihak promotor bahkan mengaku tak menyediakan anggaran untuk lisensi.
"Intinya itu bukan kerjaan mudah, tapi kita benar-benar meyakinkan promotor-promotor untuk tolong bayar, dong. Tolong bayar. Harus bayarlah kalian," kata President Director WAMI Adi Adrian saat menggelar konferensi pers pada Rabu (5/2/2025).
"Saya cuma sedih aja, kadang-kadang promotor itu waktu merancang sebuah konser kok gak ada biaya lisensi. Begitu ditagih, (jawabannya) 'Waduh kita gak ada budget-nya.' Kan padahal kalian udah budget-in yang lain, usher berapa, transport berapa. Kok biaya lisensi gak?" lanjutnya.
Pihak WAMI pun membentuk tim untuk memonitor konser-konser yang digelar di Indonesia. Meski sudah memantau ada 10 ribu konser, WAMI hanya menerima pembayaran lisensi dari seribu konser.
"Kita ini udah memonitor hampir 10 ribu, yang bisa terkomunikasi 5 ribu, dikasih suratnya 5 ribu. Dari 5 ribu, yang bayar cuma seribu. Jadi 4 ribu itu gak bayar. 4 ribu, lho. Ada datanya kita. Nah, mulai akhir tahun 2024, kita udah membangun tim legal dan sudah mulai dijalani. Sudah ada pelaporan, karena gak bisa lagi, kita harus kita laporkan. Kita ngadu lah, sama siapa? Ya sama polisi, minta tolong hukum ditegakkan, dong," tegas Adi.
Managing Director WAMI Suseno mengungkap ]promotor-promotor besar malah sering kali tak mau membayar lisensi. Padahal, promotor kecil seperti pentas seni sekolah malah mau membayarnya.
"Kita cari 1.000 konser pun, sebenernya lebih dari seribu, tapi rata-rata gak mau bayar. Itu mesti dicatet, mereka gak mau bayar. Orang yang bayar malah kadang-kadang kita sedih banget, kayak sekolah-sekolah, pensi-pensi, mereka bayar, tapi yang gede-gede itu gak bayar sama sekali. Makanya kita kita bentuk yang namanya tim legal," ujar Managing Director WAMI Suseno.