5 Film yang Menginspirasi Perubahan Undang-Undang

Rosetta adalah film lawas asal Belgia yang dibuat sutradara legendaris Jean-Pierre dan Luc Dardenne. Film ini cukup sederhana, yakni mengikuti perjuangan hidup remaja perempuan dari keluarga kurang beruntung. Ayahnya pergi dan ibunya seorang alkoholik.

Pada usia belia, Rosetta harus bekerja untuk bertahan hidup. Malangnya, ia terjebak dalam skema eksploitasi pekerja anak, dibayar dengan upah rendah (di bawah standar) dan tidak dilindungi asuransi maupun jaminan apa pun.

Cerita Rosetta minimalis, tetapi dampaknya luar biasa. Setelah perilisan dan kesuksesannya, film Rosetta mendorong pemerintah Belgia untuk membuat regulasi upah minimum untuk pekerja di bawah umur. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan Belgia saat itu merilis Rosetta Plan pada 1999, yakni program jaminan kerja untuk anak muda selambat-lambatnya 6 bulan setelah menyelesaikan studi.

Untuk membuat film dokumenter ini, Errol Morris melakukan wawancara langsung dengan seorang napi bernama Randall Dale Adams. Ia divonis mati atas pembunuhan personel kepolisian Dallas pada 1976. Selama proses wawancara itu, Morris menemukan banyak keganjilan dan inkonsistensi dalam bukti-bukti yang seharusnya memberatkan Adams. Ia bahkan menemukan alibi yang berpotensi membuktikan bahwa Adams tidak bersalah.

Semua disusun rapi dalam film ini dan akhirnya menimbulkan perdebatan sengit. Berbagai kelemahan dalam sistem peradilan Amerika Serikat pun ikut terbongkar. Orang mulai menyorot kasus Adams dan menuntut dilakukannya proses peradilan ulang. Adams akhirnya dibebaskan atas lemahnya bukti. Sejak itu, media dilihat sebagai sesuatu yang punya pengaruh alias kekuatan hukum dalam proses peradilan.

Silenced bisa masuk salah satu film tersusah dan paling mengganggu untuk ditonton. Ia terinspirasi tragedi nyata yang menimpa anak-anak difabel di sebuah sekolah di Korea Selatan. Selama bertahun-tahun, mereka jadi korban pemerkosaan sejumlah guru. Kasus yang bergulir pada 2005 itu berlangsung sengit, melelahkan, dan hasilnya tidak memihak korban. Persis seperti yang digambarkan dalam film Silenced karya Hwang Dong Yuk.

Tak pelak, ketika film itu rilis, badan legislatif Korea Selatan dengan gerak cepatnya membuat regulasi bernama Dogani Law. Dalam regulasi itu, statute of limitations (batas waktu peradilan) pelaku kejahatan seksual terhadap anak dihapus. Hukuman untuk pelaku juga diperberat. Penghapusan klausa yang kontroversial dan multitafsir yang mengindikasikan korban harus dalam keadaan tidak mampu melawan juga disahkan.

Tak kalah mengganggu, film dokumenter pendek berlatar Pakistan ini mengisahkan nasib tragis seorang perempuan bernama Saba. Tak menuruti kata keluarganya, Saba nekat menikah secara negara dengan pria pilihannya. Ini jadi motif ayah dan saudara laki-lakinya berupaya membunuhnya dengan dalih honor killing (pembunuhan terhadap anggota keluarga yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga).

Namun, Saba ternyata berhasil selamat dari upaya pembunuhan itu. Kisahnya kemudian menginspirasi pemerintah Pakistan memikirkan ulang perihal regulasi seputar honor killing itu. Sejak 2016, beberapa bulan setelah film rilis dan dapat nominasi Oscar, amandemen undang-undang dikeluarkan. Pelaku honor killing tak bisa lagi mangkir dan dapat ampunan dari pengadilan seperti yang biasa terjadi. Hukuman mereka juga diperberat.

Victim adalah film lawas Inggris yang memotret kriminalisasi orientasi seksual sesama jenis di negeri itu. Ceritanya ditulis dari perspektif pengacara yang sering mengancam orang menggunakan orientasi seksual mereka. Sampai akhirnya, pria yang dicintainya tewas bunuh diri karena ancaman eksposur orientasi seksual dan ia bertekat mencari keadilan.

Film ini memicu perdebatan soal kriminalisasi homoseksualitas di Inggris. Beberapa bahkan percaya, Victim jadi katalis penghapusan regulasi tersebut.

Jadi, masih percaya kalau film tak punya dampak sosial? Kelima film di atas dan beberapa lainnya adalah bukti kalau karya seni bisa jadi katalis perubahan dalam sistem hukum sebuah negara.