Sidang Hak Cipta, Anwar Usman: Suara Saya Gak Kalah dengan Artis

Sidang pleno dengan Perkara Nomor 28, 37/PUU-XXIII/2025 menghadirkan DPR dan pemerintah untuk menjelaskan isi setiap pasal terkait undang-undang tentang hak cipta kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan tersebut, I Wayan Sudirta selaku perwakilan DPR menjelaskan VISI selaku pemohon tidak memiliki kekuatan hukum dan meminta MK menolak permohonan mereka.

Pada Senin (30/6/2025), ia membaca dengan lantang serta tegas terkait permintaan kepada MK agar memberikan putusan, "Menyatakan Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 23 ayat 5, Pasal 81, Pasal 87 ayat 1, dan Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Cipta lembaran negara RI tahun 2014 nomor 266 tambahan negara lembaran RI nomor 599 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat."

Tak berbeda jauh, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu juga menjelaskan bagaimana pemerintah menilai undang-undang terkait hak cipta tak bermasalah. Beberapa kali, Razilu sempat salah membaca tetapi segera dikoreksi dan melanjutkan pengujian materiil di hadapan kesembilan hakim MK.

Pembacaan penjelasan dari DPR dan pemerintah terkait pembayaran royalti kepada pencipta berjalan selama 1,5 jam. Hakim Arsul Sani lalu mempertanyakan bagaimana bisa proses hukum pidana diterapkan dalam pelanggaran hukum hak cipta.

Menjadi hakim kedua yang berbicara setelah Enny Nurbaningsih, dengan santai Arsul Sani juga bertanya dengan perumpamaan. Sembari mengecek layar mejanya, Arsul mengarahkan pertanyaan kepada pemerintah dan DPR.

"Sempet menyampaikan besaran royalti itu kan 2% dari penjualan tiket. Nah, kalau misalkan ini tidak komersil. Misalnya, satu acara pesta, karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10 ribu juga," ungkap Arsul sambil terkekeh, menyinggung pernikahan mewah beberapa figur publik akhir-akhir ini.

"Jadi udah kayak konser sendiri, dan meminta hadirinnya meminta lagu apa, sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Apakah yang begini juga kena kewajiban yang membayar royalti?" lanjutnya.

Sementara itu, Anwar Usman menanggapi dengan lebih santai lagi. Sempat terlihat agak kebingungan ingin bertanya apa, saudara ipar Jokowi ini mendadak curhat akan dirinya yang sering diminta bernyanyi di acara-acara.

"Suara saya itu gak kalah dengan artis," ujar Anwar Usman sambil tertawa sebelum melanjutkan, "Dan sering diminta tampil kalau ada acara. Nah, berkaitan dengan beberapa penjelasan tadi, saya minta penjelasan tambahan bagaimana efeknya saya mau minta penjelasan yang sudah ditanya ya."

Ucapan Anwar Usman lantas menuai gelak tawa pelan dari para hakim dan hadirin. Ia juga kembali terkekeh usai menyampaikan pertanyaannya kepada pemerintah dan DPR.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo lalu menjadi hakim terakhir yang mengajukan pertanyaan. Ia fokus pada pertanyaan Arul Sani terkait adanya celah dalam pasal undang-undang hak cipta yang belum dijelaskan.

Setelah memastikan I Wayan Sudirta dan Razilu tidak memiliki pernyataan tambahan, Suhartoyo mengungkapkan, "Kalau sebenarnya publik punya hak juga, bagaimana kesepakatan itu tidak tercapai? Meskipun semua diserahkan kepada kebebasan berkontra. Tapi bisa jadi antara pencipta maupun pemegang hak cipta dibayarkan berapapun tidak boleh dinyanyikan?"

"Itu mohon nanti dijelaskan juga diantisipasi," pungkas Suhartoyo sambil tersenyum sebelum menutup sidang plenonya.

Sidang berakhir pada pukul 12.30 WIB. Para hakim keluar, pihak I Wayan Sudirta langsung memasuki ruang tunggu untuk beristirahat, memakan nasi padang. Di sisi lain, kuasa hukum Panji Prasetyo langsung dimintai keterangan oleh awak media.

Sidang selanjutnya pada Kamis, 10 Juli 2025 akan ada penjelasan dari Satriyo Yudi Wahono atau Piyu dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI).