Gye Su Jeong Praktik di Indonesia, Bolehkah Klaim Gak Pernah Gagal?

Dalam serial Doctor X: Mafia in White, Gye Su Jeong bekerja sebagai dokter bedah lepas melalui sebuah agensi penyalur tenaga medis yang menempatkannya di rumah sakit tertentu. Dengan kemampuan medis yang dimiliki, ia bisa menangani berbagai kasus sulit tanpa harus menjadi pegawai tetap rumah sakit. Sistem kerja seperti ini mungkin terdengar cukup asing bagi sebagian penonton. Lantas, apakah dokter freelance seperti Gye Su Jeong juga ada di Indonesia? Apakah ada agensi yang secara khusus menyalurkan dokter untuk bekerja di rumah sakit?

dr. Mahesa Paranadipa Maikel, M.H., M.A.R.S., Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjelaskan istilah yang lebih sering digunakan di Indonesia adalah dokter mitra. Menurutnya, dokter dengan status tersebut bekerja sama dengan rumah sakit berdasarkan kontrak, tetapi bukan berstatus sebagai pegawai tetap.

“Kalau sampai sekarang, saya belum pernah mendengar ada agensi seperti itu. Namun, kalau berbicara mengenai dokter freelance, di Indonesia istilah yang lebih sering digunakan adalah dokter mitra,” kata Mahesa saat dihubungi via Zoom.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa konsep freelance di dunia kedokteran gak bisa disamakan begitu saja dengan pekerjaan freelance pada umumnya. Misalnya, seorang dokter berpraktik di Rumah Sakit A selama dua hari, kemudian melanjutkan praktik di Rumah Sakit B selama tiga hari, sebelum berpindah ke rumah sakit lainnya. Pola kerja seperti ini gak bisa dilakukan begitu saja karena dokter tetap harus memiliki izin praktik di setiap fasilitas pelayanan kesehatan tempatnya bekerja. Izin tersebut pun juga memiliki masa berlaku tertentu.

“Misal, seorang dokter praktik di Rumah Sakit A selama dua hari, kemudian pindah ke Rumah Sakit B selama tiga hari, lalu berpindah lagi ke rumah sakit lain. Praktiknya tidak sesederhana itu karena dokter juga harus memiliki izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan tempatnya bekerja. Izin praktik memiliki masa berlaku tertentu,” lanjutnya.

Jadi, meskipun statusnya bukan pegawai tetap, bukan berarti dokter bisa bebas berpindah-pindah rumah sakit tanpa memenuhi persyaratan administratif.

Mahesa juga menyebut perusahaan penyedia tenaga medis sebenarnya sudah ada di Indonesia. Misalnya, perusahaan yang menyediakan dokter dan perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja di sektor pertambangan. Tenaga medis tersebut dikirim ke lokasi kerja dan bisa diganti secara berkala. Namun, Mahesa mengaku belum pernah mendengar adanya agensi yang secara khusus menyalurkan dokter untuk bekerja di berbagai rumah sakit seperti dalam serial.

“Kalau di Indonesia, saya belum pernah mendengar adanya agensi yang secara khusus menyalurkan dokter ke rumah sakit seperti dalam serial tersebut. Namun, untuk profesi lain, misalnya perawat, sistem penyaluran tenaga kerja seperti itu sudah ada. Ada juga perusahaan yang menyediakan satu tim dokter dan perawat untuk bekerja di perusahaan lain, misalnya perusahaan pertambangan yang membutuhkan tenaga medis. Perusahaan penyedia jasa tersebut mengirimkan dokter ke lokasi kerja dan bisa melakukan pergantian tenaga medis secara berkala.”

Salah satu karakter Gye Su Jeong yang paling mencolok adalah memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan bedahnya dan gak ragu menyatakan bahwa dirinya tidak pernah gagal saat akan melakukan operasi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apakah seorang dokter diperbolehkan membuat pernyataan seperti itu? Apakah ada kode etik yang mengaturnya?

Mahesa pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, “Itu bukan hanya berlaku di Indonesia. Dalam kode etik kedokteran secara universal, dokter tidak boleh mengklaim bahwa setiap tindakan yang dilakukannya pasti berhasil.”

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan konsep inspanning verbintenis atau perikatan yang berorientasi pada upaya. Artinya, kewajiban seorang dokter adalah memberikan usaha yang terbaik sesuai dengan kompetensi dan standar profesinya, bukan menjamin hasil akhir pengobatan. Untuk memahaminya, Mahesa pun memberikan perbandingan dengan pekerjaan seorang arsitek. Ketika seseorang meminta arsitek membangun rumah tiga lantai dengan spesifikasi tertentu, hasil pekerjaan dapat disepakati sejak awal. Hal tersebut disebut sebagai resultaatsverbintenis atau perikatan yang berorientasi pada hasil.

Namun, di dunia kedokteran, hasil pengobatan gak selalu dapat dipastikan.

“Misalnya, seseorang datang dengan keluhan sakit perut. Dokter harus melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan memberikan terapi sesuai kondisi pasien. Namun, dokter tidak bisa menjanjikan bahwa setelah satu kali berobat, pasien pasti langsung sembuh. Kalau ada dokter yang mengatakan, ‘Saya pasti berhasil’, berarti dokter tersebut sedang menjanjikan hasil. Padahal, hasil pengobatan tidak bisa dipastikan sepenuhnya,” ungkapnya.

Lantas, apakah klaim tidak pernah gagal tersebut termasuk pelanggaran kode etik? Apakah ada aturan khusus yang mengaturnya?

Mahesa menjelaskan bahwa setiap dokter di Indonesia terikat dengan Sumpah Dokter Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Keduanya pun menjadi pedoman dalam menjalankan profesi kedokteran, termasuk ketika menyampaikan informasi mengenai kemampuan dan pelayanan medis yang diberikan.

Nah, salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 4 KODEKI tentang Memuji Diri. Pasal ini mengatur kewajiban dokter untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Penjelasannya juga mencakup larangan mempromosikan kemampuan atau kelebihan diri melalui pernyataan superlatif yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Mahesa menambahkan bahwa prinsip tersebut juga sudah ditanamkan sejak seseorang menempuh pendidikan kedokteran. Sebab, dokter hanya dapat mengupayakan penanganan terbaik, sedangkan hasil akhirnya gak sepenuhnya berada dalam kendali manusia.

“Sejak pendidikan kedokteran, mahasiswa sudah ditanamkan nilai bahwa mereka tidak boleh menjanjikan hasil pengobatan. Sebab, manusia hanya bisa melakukan upaya terbaik, sedangkan hasil akhirnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali dokter.”

Selain memiliki kemampuan bedah yang luar biasa, Gye Su Jeong juga digambarkan sebagai karakter yang gak gampang tunduk pada senioritas. Ketika melihat tindakan yang dianggap keliru, ia berani menyampaikan keberatan, bahkan berhadapan langsung dengan dokter senior dan petinggi rumah sakit.

Sikap seperti ini tentu menarik untuk dibahas. Pasalnya, dunia kedokteran juga memiliki hierarki berdasarkan pengalaman dan jabatan. Lantas, apakah dokter junior di Indonesia boleh mengkritik atau menentang dokter senior?

Mahesa pun menjelaskan bahwa Sumpah Dokter Indonesia mengajarkan setiap dokter untuk menghormati guru serta memperlakukan teman sejawat seperti saudara sendiri.

“Dalam Sumpah Dokter Indonesia, ada prinsip untuk memperlakukan sejawat dokter seperti saudara sendiri. Memang ada senioritas dalam dunia kedokteran. Ada dokter yang lebih senior dan memiliki pengalaman lebih banyak sehingga kita bisa belajar dari mereka. Dalam sumpah dokter juga terdapat prinsip menghormati guru-guru,” ungkap Mahesa.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti dokter junior harus selalu mengikuti perkataan seniornya. Jika seorang dokter senior melakukan tindakan yang tidak benar, dokter junior tetap bisa menyampaikan keberatan atau mengingatkannya. Hanya saja, perbedaan pendapat tetap perlu disampaikan dengan cara yang profesional. Menurut Mahesa, membentak atau mempermalukan dokter lain di depan umum bukanlah tindakan yang dibenarkan dalam hubungan antarsejawat.

Prinsip tersebut pun sejalan dengan Pasal 18 KODEKI tentang Menjunjung Tinggi Kesejawatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap dokter wajib memperlakukan teman sejawat sebagaimana dirinya sendiri ingin diperlakukan. Jadi, menghormati dokter senior bukan berarti harus membenarkan semua tindakannya. Sebaliknya, senioritas juga gak boleh dijadikan alasan oleh seorang dokter untuk merendahkan atau memperlakukan sejawatnya secara tidak pantas.

Di tengah berbagai konflik rumah sakit, Gye Su Jeong juga kerap dihadapkan dengan kasus medis yang membutuhkan penanganan cepat. Dalam situasi seperti ini, dokter harus bisa menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Kalau dalam praktik kedokteran di Indonesia, bagaimana prosedur menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera? Apakah dokter bisa langsung melakukan operasi ketika kondisi pasien sudah kritis?

Menurut Mahesa, penanganan pasien darurat di Indonesia dilakukan berdasarkan tingkat kegawatan dan kebutuhan medis masing-masing pasien. Salah satu proses yang digunakan adalah triase, yaitu pemilahan pasien berdasarkan tingkat urgensi agar mereka mendapatkan penanganan sesuai kondisinya.

“Dalam kondisi kegawatdaruratan, prinsip yang berlaku adalah life-saving atau tindakan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Pasien yang datang ke IGD harus segera mendapatkan penanganan sesuai tingkat kegawatdaruratannya. Saya juga merupakan bagian dari pengurus perhimpunan dokter emergency dan ikut mendorong lahirnya pendidikan dokter spesialis emergency di Indonesia. Penanganan pasien emergency itu hitungannya detik, bukan menit atau jam. Karena itu, dokter yang bekerja di IGD harus memiliki kemampuan melakukan triase. Triase adalah proses memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan.”

Dalam proses tersebut, pasien dikelompokkan berdasarkan kategori warna, seperti merah, kuning, hijau, dan hitam. Kategori merah menunjukkan pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, kategori kuning dan hijau menunjukkan tingkat kegawatan yang berbeda. Sedangkan kategori hitam digunakan untuk pasien yang telah meninggal dunia. Jadi, keputusan untuk melakukan operasi darurat gak semata-mata didasarkan pada keinginan dokter. Kondisi pasien, hasil pemeriksaan, dan kebutuhan medis tetap menjadi pertimbangan utama.

“Jadi, dokter IGD harus mampu menentukan kategori pasien agar penanganannya bisa diprioritaskan sesuai kebutuhan. Jika pasien masuk kategori merah dan setelah pemeriksaan diketahui harus segera menjalani operasi, maka tindakan tersebut harus segera dilakukan.”

Situasi darurat ternyata tidak hanya menuntut dokter bergerak cepat, tetapi juga mengharuskan mereka untuk mengambil keputusan sulit. Menurut Mahesa, salah satu dilema yang kerap dihadapi dokter adalah ketika pasien gak mampu memberikan persetujuan sendiri, sementara di sisi lain, tindakan medis harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya.

Lantas, apakah dokter di Indonesia boleh langsung melakukan operasi tanpa menunggu persetujuan keluarga? Bagaimana jika keluarga pasien justru menolak tindakan yang direkomendasikan dokter?

Mahesa pun menjelaskan bahwa dalam kondisi gawat darurat, keselamatan pasien harus menjadi prioritas. Apabila pasien tidak dapat memberikan persetujuan dan tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, maka dokter dapat melakukan tindakan penyelamatan tanpa harus menunggu persetujuan terlebih dahulu sesuai ketentuan hukum.

“Dalam Undang-Undang Kesehatan yang sekarang, ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Apabila tidak ada pihak keluarga atau pihak yang dapat dimintai persetujuan, tindakan penyelamatan nyawa dapat segera dilakukan.”

Namun, menurut Mahesa, situasinya juga bisa menjadi lebih rumit ketika keluarga pasien justru berada di rumah sakit, tapi menolak tindakan medis yang dibutuhkan. Menurut Mahesa, penolakan seperti ini bukan hal yang asing bagi dokter, khususnya mereka yang bertugas di instalasi gawat darurat (IGD). Oleh karena itu, ketika pasien atau keluarga menolak tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan dari dokter, penolakan tersebut perlu didokumentasikan. Salah satunya melalui formulir penolakan tindakan medis yang ditandatangani oleh pihak terkait. Dokumen ini menjadi catatan bahwa dokter telah menjelaskan tindakan yang dibutuhkan beserta risikonya, tetapi pasien atau keluarga tetap memilih untuk menolak.

Persoalan mengenai pasien darurat juga tidak berhenti pada persetujuan tindakan medis, bukan? Bagaimana dengan urusan biaya? Apakah pasien harus menyiapkan uang muka sebelum dokter melakukan tindakan penyelamatan?

Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut melarang fasilitas pelayanan kesehatan menolak pasien gawat darurat, meminta uang muka, maupun mendahulukan urusan administratif hingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 836 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Artinya, pasien dalam kondisi gawat darurat harus mendapatkan pertolongan medis terlebih dahulu tanpa terhambat persyaratan pembayaran maupun administrasi. Meski begitu, bukan berarti seluruh biaya pengobatan otomatis gratis. Pembiayaan tetap mengikuti ketentuan penjaminan dan skema pelayanan kesehatan yang berlaku.

Dari sini, terlihat bahwa menjadi dokter bukan cuma soal kemampuan melakukan operasi atau mengambil keputusan medis dengan cepat. Ada aturan hukum, standar profesi, etika kedokteran, dan hak pasien yang harus selalu dihormati.

Gye Su Jeong mungkin dikenal sebagai dokter yang berani, percaya diri, dan gak mudah tunduk pada birokrasi maupun senioritas. Namun, jika karakter sepertinya berpraktik di Indonesia, kemampuan medis saja gak cukup. Ia tetap harus menjalankan praktik sesuai ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku.