7 Hierarki Pajak di Mapo Naru dalam The Murky Stream

Di Mapo Naru, setiap buruh harian atau kuli angkut yang ingin bekerja di pelabuhan harus terlebih dahulu membayar pajak pendaftaran berupa 1 liter beras. Hal ini menunjukkan bagaimana rakyat kecil sudah dibebani beban finansial yang berat sejak awal.

Pajak ini bukan sekadar biaya administratif biasa, tetapi menjadi syarat yang harus dipenuhi agar mereka bisa bekerja. Bahkan, meskipun belum tentu mendapatkan pekerjaan penuh dalam sehari, mereka tetap harus menyetor pajak ini.

Seringkali, buruh hanya mendapatkan sedikit atau bahkan tidak ada pekerjaan sama sekali, tetapi mereka tetap dipaksa untuk menyerahkan pajak pendaftaran. Inilah bentuk penindasan pertama yang diterima oleh lapisan paling bawah dari hierarki pajak ini.

Setelah buruh harian bekerja keras sepanjang hari dan mendapatkan upah, mereka masih harus menghadapi pajak tambahan. Pajak ini berupa 1–2 liter gabah, yang harus mereka serahkan kepada pihak lebih tinggi dalam rantai kekuasaan. Pajak hasil kerja ini menjadi beban ganda bagi para buruh yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan, tetapi penghasilan mereka hampir habis hanya untuk memenuhi kewajiban yang dipaksakan oleh pihak lain.

Selain itu, jumlah gabah yang dipungut juga tidak tetap dan bervariasi tergantung pada seberapa banyak yang mereka hasilkan. Beban ini membuat buruh terperangkap dalam sistem yang hampir tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar dari kemiskinan.

Kehidupan buruh yang sudah sangat sulit menjadi lebih parah ketika mereka harus menghadapi para bandit yang menguasai pelabuhan. Kelompok bandit ini memeras buruh dengan meminta setoran berupa kain, dengan jumlah dan kualitas yang bervariasi, tergantung pada penghasilan yang diperoleh dari buruh tersebut.

Kain tersebut menjadi bentuk pajak yang harus dibayarkan oleh buruh kepada kelompok bandit yang mengontrol kawasan pelabuhan. Para bandit ini bertindak sebagai penguasa yang mengatur segala aspek kehidupan buruh, sehingga mereka harus patuh dan membayar setiap pungutan yang dikenakan, atau mereka akan menghadapi kekerasan dan intimidasi.

Ketua kelompok bandit, meskipun memiliki kekuasaan atas buruh, juga harus menyetor pajak kepada pihak yang lebih tinggi dalam rantai kekuasaan, yakni biro kepolisian. Pajak yang disetor berupa kain sutra atau barang mewah lainnya, yang memiliki nilai tinggi pada masa itu. Hal ini memperlihatkan adanya kolusi antara pihak kriminal dan aparat kepolisian.

Praktik tersebut mencerminkan betapa keduanya saling menguntungkan satu sama lain dalam memperkuat kekuasaan mereka dan mempertahankan sistem penindasan. Kolusi antara pihak berkuasa dan kelompok kriminal semakin memperburuk keadaan, karena buruh dan rakyat kecil terjebak dalam lingkaran setoran yang tak berujung.

Selain menerima pajak dalam bentuk barang mewah dari ketua bandit, kepala biro kepolisian juga mengumpulkan pajak dalam bentuk beras. Pajak ini sangat besar, mencapai sekitar 20 liter beras, dan biasanya dikumpulkan secara langsung oleh kepala biro.

Pajak tersebut tidak untuk kepentingan negara atau masyarakat, tetapi untuk kepentingan pribadi kepala biro atau untuk menjaga kelangsungan jaringan kekuasaan yang ada. Kepala biro kepolisian, dengan kekuasaan yang dimilikinya, dapat memeras para bandit dan rakyat kecil dengan cara ini, memperkaya diri mereka sendiri tanpa rasa takut akan hukuman atau pertanggungjawaban.

Para pedagang yang melakukan transaksi di pelabuhan Mapo Naru juga tidak terlepas dari pungutan yang tidak sah. Mereka dipaksa untuk membayar pajak berupa uang percepatan dan ongkos tambahan yang tidak pernah tercatat dalam sistem resmi. Tanpa membayar pajak ini, proses bongkar muat barang bisa diperlambat atau bahkan dihentikan.

Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan korup dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan di Mapo Naru, termasuk perdagangan dan perekonomian yang seharusnya berjalan dengan adil. Pedagang yang terperangkap dalam sistem ini terpaksa mengikuti aturan yang tidak jelas dan sering kali merugikan mereka.

Pada akhirnya, seluruh sistem pajak yang ada di Mapo Naru berujung pada pejabat kerajaan di ibu kota. Kepala biro kepolisian Mapo Naru memberikan setoran berupa batang perak kepada pejabat tinggi kerajaan. Ini menunjukkan bahwa korupsi di Mapo Naru tidak hanya terbatas pada kelompok bandit dan aparat kepolisian, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang lebih tinggi, bahkan pejabat kerajaan.

Praktik ini memperlihatkan betapa sistem pemerintahan yang korup dapat memperburuk keadaan dan menciptakan ketimpangan yang sangat besar dalam masyarakat. Lingkaran setoran yang mengalir dari bawah ke atas ini hanya menguntungkan mereka yang berada di posisi kekuasaan, sementara rakyat kecil terus menderita tanpa ada jalan keluar.

Sistem pajak di Mapo Naru dalam The Murky Stream memperlihatkan lingkaran korupsi yang mencekik dari bawah hingga atas. Rakyat kecil yang bekerja keras justru paling menderita, sementara keuntungan mengalir ke bandit, polisi, hingga pejabat kerajaan. Gambaran ini bukan sekadar detail fiksi, melainkan refleksi bagaimana struktur kekuasaan yang korup selalu menindas yang lemah.