Temuan Populix & KitaLulus, 80% Pekerja Nilai PHK Masih Gak Manusiawi

Sebanyak 80 persen pekerja masih menganggap PHK dilakukan secara tidak manusiawi karena prosesnya dinilai tidak transparan dan tidak adil. Banyak responden menyebut alasan PHK tidak dijelaskan dengan jelas, sehingga keputusan perusahaan sulit dipahami. Kondisi ini membuat pekerja merasa kurang dihargai, terutama ketika kinerja dan kontribusi mereka tidak dipertimbangkan.

Populix menyebut, bahwa ketidakjelasan alasan PHK hanya menambah ketidakpastian bagi pekerja. Mereka merasa perusahaan tidak melihat kondisi pribadi atau perjalanan kerja yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Ketika keputusan disampaikan secara mendadak dan tanpa empati, luka emosionalnya pun menjadi lebih besar.

“Riset kami menegaskan bahwa banyak pekerja masih merasa dirugikan dan tidak diperlakukan dengan layak. Itu sebabnya setiap proses PHK harus berangkat dari empati. Bahkan ketika keputusan sudah final, cara kita menyampaikan kabar buruk tetap dapat memberi ruang aman bagi mereka yang terdampak,” jelas Stevien Jimmy, Co-Founder KitaLulus, dalam rilis yang diterima IDN Times.

Temuan lainnya menunjukkan, 82 persen pekerja merasa rentan terkena PHK, bahkan ketika mereka belum terdampak sama sekali. Rasa rentan ini muncul karena dukungan manajemen dirasa belum kuat dalam menjaga keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan karyawan. Ketidakpastian ini membuat pekerja terus merasa waswas, meski mereka masih berada di dalam perusahaan.

“82 persen pekerja juga merasa rentan terhadap risiko PHK. Mereka merasa dukungan manajemen dalam menjaga kelangsungan pekerjaan dan menjamin kesejahteraan karyawan masih lemah. Hal ini menggambarkan bagaimana dampak PHK juga dirasakan oleh pekerja yang saat ini masih bekerja,” tegas Vivi Zabkie, Policy & Society Research Director Populix.

Ketakutan terkena PHK juga memengaruhi performa dan kesehatan mental pekerja. Mereka khawatir bahwa kebijakan efisiensi perusahaan dapat terjadi kapan saja tanpa komunikasi yang jelas. Situasi ini memperlihatkan, bahwa dampak PHK tidak hanya mengenai mereka yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mereka yang masih bekerja.

Studi ini mengungkap adanya mismatch persepsi antara pekerja dan praktisi HR dalam memahami proses PHK. Perbedaan pandangan terkait kepatuhan hukum, alasan PHK, hingga komunikasi membuat prosesnya terasa semakin rumit. Ketidaksesuaian ini berpotensi memperbesar konflik, terutama ketika perusahaan dan pekerja tidak memiliki kesamaan pemahaman.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa dari 2.684 kasus perselisihan hubungan industrial, 1.921 kasus berkaitan dengan PHK. Data ini menunjukkan, bahwa perbedaan persepsi bukan isu kecil, tetapi masalah struktural yang perlu dibenahi. Pemerintah mendorong perusahaan dan HR untuk memprioritaskan dialog dan menjalankan PHK secara adil, transparan, dan humanis.

Demikianlah temuan ini jadi pengingat bahwa proses PHK tetap harus mengutamakan empati dan komunikasi yang manusiawi. Dengan transparansi dan dialog yang lebih baik, perusahaan bisa menjaga martabat pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.