Kapan PPPK Paruh Waktu Mulai Kerja? Ini Jadwal dan Ketentuannya

Agar PPPK Paruh Waktu bisa mulai bekerja, ada beberapa tahapan administrasi wajib yang harus diselesaikan instansi. Setelah proses pengusulan Nomor Induk (NI) disetujui BKN, instansi akan menerbitkan SK pengangkatan sebagai langkah awal status kepegawaian. Namun, itu belum cukup untuk memulai aktivitas kerja di lapangan.

Pegawai baru dianggap sah bekerja setelah menerima dua dokumen penting: TMT (Terhitung Mulai Tanggal) dan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas). TMT menjadi penanda tanggal resmi mulai bertugas, sementara SPMT menjadi bukti bahwa pegawai sudah ditempatkan di unit kerjanya.

Tanpa keduanya, PPPK Paruh Waktu belum bisa melaksanakan tugas, menerima gaji, maupun tunjangan. Hal ini terlihat di sejumlah daerah seperti Kota Tanjungbalai yang menunggu penyelesaian dokumen tersebut meskipun SK telah diterbitkan.

Proses administrasi di berbagai instansi daerah menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Sejumlah kantor regional BKN melaporkan progres tinggi, seperti Kanreg III BKN Bandung yang mencatat lebih dari 70 persen usulan NI telah selesai diproses. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Kanreg IV BKN Makassar masih mengejar ketertinggalan sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk merampungkan seluruh pengajuan.

Melihat perkembangan tersebut, banyak pihak memperkirakan PPPK Paruh Waktu secara nasional dapat mulai aktif pada awal hingga pertengahan November 2025. Namun, jadwal setiap daerah bisa berbeda bergantung pada faktor, seperti kecepatan verifikasi berkas, kesiapan unit kerja mereka, hingga waktu penerbitan TMT dan SPMT. Jadi, penting untuk tetap mengikuti pengumuman resmi dari masing-masing instansi agar tidak terjadi miskomunikasi.

PPPK Paruh Waktu tetap berstatus sebagai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Artinya, mereka memiliki hak kepegawaian seperti pendapatan, perlindungan kerja, serta kesempatan pengembangan kompetensi. Hanya saja, besarannya akan menyesuaikan jumlah jam kerja dan ketersediaan anggaran di instansi terkait sehingga bisa berbeda tiap daerah atau jenis formasi.

Jam kerja PPPK Paruh Waktu biasanya lebih sedikit dibanding pegawai penuh waktu, umumnya sekitar 4 jam per hari, dengan beban kerja yang telah disesuaikan. Kontrak kerja pertama rata-rata diberlakukan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang bila kinerja dinilai baik dan instansi masih memerlukan posisi tersebut.

Perlu digarisbawahi, status PPPK Paruh Waktu tidak otomatis berubah menjadi PNS atau PPPK penuh waktu. Jika ingin beralih status, mereka tetap harus mengikuti seleksi terbuka sesuai ketentuan yang berlaku nasional.

Semoga informasi ini membantu para calon PPPK Paruh Waktu memahami proses hingga jadwal mulai bekerja. Tetap ikuti pengumuman resmi dari instansi masing-masing agar tidak ketinggalan informasi penting. Semangat menantikan awal tugas baru dan semoga semua proses berjalan lancar!