Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap 16 Oktober tiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, lembaga parlemen lebih dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selain sebagai pembuat Undang-Undang, DPR bertugas untuk menampung aspirasi rakyat.
Dilansir laman resmi dpr.go.id, ternyata DPR punya sejarah yang cukup panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Ingin tahu? Beginilah asal-usul terbentuknya DPR di Indonesia.
Pada masa penjajahan Belanda, ada lembaga parlemen bentukan mereka yang bernama Volksraad atau Dewan Rakyat berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling tanggal 16 Desember 1916. Di awal berdirinya Volksraad, pada 18 Mei 1918, ditetapkan Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum sebagai pemimpin dan melantik anggota Volksraad.
Keanggotaan Volksraad terus berubah-ubah. Pada 1918, dipimpin seorang ketua dan 38 anggota yang 20 di antaranya adalah golongan Bumi Putra. Lalu terakhir, pada 1930, Volksraad dipimpin seorang ketua dan 55 anggota yang terdiri dari 25 orang golongan Bumi Putra.
Salah satu anggota Kaum Nasionalis, Mohammad Husni Thamrin memanfaatkan lembaga ini sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka menyerahkan Petisi Sutardjo 1953 yang berisi usulan perundingan tentang nasib Indonesia ke depannya. Namun, usulan tersebut ditolak oleh peemrintah Hindia-Belanda.
Memasuki Perang Dunia II, anggota-anggota Volksraad mengusulkan pembentukan pasukan pribumi untuk menghalau musuh dari luar. Lagi-lagi gagasan tersebut ditolak oleh Belanda.
Dan akhirnya pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia, tepatnya daerah Tarakan. Belanda pun berhasil dipukul mundur pada 8 Maret 1942 sekaligus berakhirnya masa pemerintahan kolonial selama 350 tahun.
Awalnya, rakyat Indonesia menyambut tentara Jepang dengan gembira. Negara Asia Timur itu dianggap sebagai pahlawan yang telah membebaskan Tanah Air dari penjajahan. Akan tetapi, ternyata pemerintahan militer mereka tak jauh berbeda dengan sebelumnya.
Volksraad tak lagi berlaku karena Jepang melarang semua kegiatan politik. Akan tetapi, pejuang Indonesia berusaha memasuki gerakan rakyat buatan Jepang seperti Tiga A atau PUTERA untuk menanamkan cita-cita kemerdekaan secara diam-diam.
Dalam masa pemerintahan mereka, hadirlah Tjuo Sangi-in, badan perwakilan yang hanya bisa menjawab pertanyaan tentang usaha memenangkan perang Asia Timur Raya dari Saiko Sikikan, pemimpin militer tertinggi. Dari sana, kita bisa lihat bahwa badan tersebut bukan perwakilan yang mewakili bangsa Indonesia.
Akhirnya, Jepang didesak mundur setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat pada 14 dan 16 Agustus 1945. Dengan begitu, para pemuda Indonesia langsung buru-buru merencanakan Proklamasi Kemerdekaan.
Selepas Proklamasi Kemerdekaan, Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI langsung menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kini disebut sebagai UUD 1945. Sejak saat itulah pengatur negara diatur dalam konstitusi tersebut.
Kemudian pada 29 Agustus 1945, sesuai dengan Aturan Peralihan, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan 137 anggota. Pembentukan KNIP dianggap sebagai asal mula lahirnya badan Legislatif Indonesia. Dalam sidang tersebut, diputuskan empat pimpinan KNIP yang pertama, yaitu:
Tak hanya itu, agar Indonesia diakui sebagai negara demokratis dan punya perangkat negara yang lengkap, Bung Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Isi maklumat tersebut memutuskan bahwa tugas KNIP bukan lagi pembantu presiden, tapi setara dengan presiden, yaitu menyusun Undang-Undang dan ikut serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Itu dia informasi tentang sejarah Hari Parlemen Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 16 Oktober. Mudah-mudahan pengetahuanmu tentang sejarah semakin bertambah, ya!