5 Pelanggaran yang Bisa Bikin Penerima LPDP Dapat Sanksi Tegas

26 Feb 2026, 18:15 WIB

Nirbi Gobiana

5 Pelanggaran yang Bisa Bikin Penerima LPDP Dapat Sanksi Tegas

Ilustrasi penerima beasiswa (Freepik/azerbaijan_stockers)

Intinya Sih

LPDP menegaskan penerima beasiswa wajib patuh pada aturan karena dana berasal dari APBN, dengan sanksi tegas bagi pelanggaran administratif maupun akademik.
Pelanggaran seperti pemalsuan dokumen, bekerja tanpa izin, atau tidak menyelesaikan studi dapat berujung pada penghentian pendanaan dan kewajiban mengembalikan dana.
Kewajiban kembali ke Indonesia setelah lulus menjadi syarat penting, dan pelanggar bisa diblokir dari program LPDP atau dilarang ikut program pemerintah lain.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikenal sebagai salah satu program pendanaan studi paling bergengsi di Indonesia. Gak cuma membiayai kuliah di kampus top dunia, LPDP juga menanggung biaya hidup, asuransi, hingga kebutuhan pendukung studi lainnya.

Tapi karena dananya berasal dari uang publik (APBN), penerima beasiswa (awardee) wajib memenuhi sejumlah kewajiban dan aturan program. Jika aturan ini dilanggar, LPDP dapat mengenakan sanksi administratif termasuk pengembalian dana, pemblokiran program, sampai larangan mengikuti program pemerintah lain. Waduh!

Berikut beberapa pelanggaran yang bisa membuat awardee LPDP dijatuhi sanksi.

1. Memberi informasi ataupun dokumen palsu

Ilustrasi memalsukan dokumen (Freepik/8photo)

Salah satu pelanggaran serius adalah pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau memberikan informasi yang gak benar saat proses seleksi maupun selama masa studi. Misalnya dokumen nilai asli, sertifikat bahasa, atau pernyataan yang gak sesuai fakta.

Dalam ketentuan resmi LPDP, hal ini bisa berujung pada pembatalan status penerima beasiswa, penghentian pendanaan, hingga kewajiban pengembalian dana yang sudah diterima.

2. Bekerja tanpa izin selama masa studi

Ilustrasi belajar sambil bekerja (Pexels/Yan Krukau)

Awardee pada prinsipnya diwajibkan hanya fokus pada studi. Mereka gak boleh studi sambil bekerja (baik paruh waktu maupun penuh waktu) tanpa izin dari LPDP.

Jika hal ini terjadi dan menyebabkan kegagalan studi atau melanggar kontrak, awardee bisa dikenai sanksi administratif seperti halnya pemberhentian sebagai penerima beasiswa, pengembalian dana studi, hingga pemblokiran mengikuti program LPDP berikutnya.

3. Gak menyelesaikan studi tanpa alasan yang sah

Ilustrasi kata study (Pexels/Pixabay)

LPDP memberikan pendanaan penuh dengan asumsi bahwa awardee akan menyelesaikan studi tepat waktu sesuai kontrak.

Jika awardee mengundurkan diri sepihak, drop out tanpa alasan yang dapat diterima, atau melanggar ketentuan akademik serius, maka LPDP berhak untuk menghentikan beasiswa bahkan menuntut pengembalian dana sesuai isi kontrak.

4. Gak kembali ke Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengabdian setelah lulus

ilustrasi guru sedang mengajari murid (pexels.com/ Pavel Danilyuk)

Dalam perjanjian beasiswa, awardee wajib kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi dan menjalankan masa pengabdian atau berkontribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika kewajiban ini gak dipenuhi, LPDP dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti halnya pemblokiran untuk program LPDP selanjutnya, kewajiban mengembalikan dana beasiswa, hingga kemungkinan larangan bekerja di instansi pemerintah.

5. Melanggar isi pernyataan surat dan kontrak

Ilustrasi perayaan pasca wisuda (Pexels/Pavel Danilyuk)

Setiap awardee tentunya akan menandatangani surat perjanjian yang berisi komitmen hukum. Artinya, hubungan antara LPDP dan awardee bukan sekadar penerima bantuan semata, tapi sudah masuk ranah perikatan hukum.

Jika isi kontrak dilanggar, LPDP berwenang menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga pengembalian dana.

Karena LPDP berasal dari pengelolaan dana abadi pendidikan yang bersumber dari APBN, LPDP bertanggung jawab memastikan setiap rupiah digunakan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas SDM Indonesia - melalui peraturan dan ketentuan yang ketat. Karena itu, sanksi yang dikeluarkan oleh LPDP gak hanya sebatas formalitas, tapi juga bagian dari akuntabilitas publik.

Maka dari itu, sebaiknya jangan anggap LPDP adalah sekadar kuliah gratis di luar negeri, ada tanggung jawab besar di baliknya. Mulai dari kejujuran dokumen, komitmen menyelesaikan studi, hingga kewajiban kontribusi setelah lulus. Karena ketika dana yang digunakan adalah dana publik, maka pertanggungjawabannya pun harus setara.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.