Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2018/2019 tinggal menghitung bulan. Sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan pihak sekolah dan juga siswa-siswi untuk memantapkan diri menghadapi ujian yang akan digelar dengan berbasis komputer. Namun, ada kendala yang dihadapi oleh sekolah di daerah terdampak gempa dalam menyongsong ujian nasional.
Lantas, seperti apa tindakan yang diambil menghadapi situasi semacam ini? Dan apakah ada perubahan jadwal penyelenggaraan ujian nasional mengingat pada bulan April mendatang akan digelar Pemilu?
1. Hak anak yang terdampak gempa untuk memperoleh pendidikan dan ujian tidak boleh hilang
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Moch. Abduh memastikan bahwa meski berada di daerah terdampak bencana, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan juga ujian nasional tidak boleh hilang. Nantinya, akan ada pedoman khusus penyelenggaraan Ujian Nasional di daerah bencana yang sedang dibahas oleh Kemendikbud.
Baca Juga: Belum Terlambat, Gunakan Metode Belajar Ini Agar Sukses Ujian Nasional
2. Tidak ada pemaksaan menyelenggarakan UNBK di daerah terdampak gempa
IDN Times/Ardiansyah Fajar Dalam konferensi pers peluncuran Program Kemitraan & Hibah Inovasi pada Kamis (7/11), pria alumni Institut Teknologi Sepuluh November ini menuturkan bahwa pedoman untuk penyelenggaraan UNBK di daerah terdampak gempa terkait dengan metode ujian, waktu pelaksanaan, dan materi ujian. "Karena infrastruktur di sebagian daerah itu (terdampak gempa) mengalami masalah, maka tidak ada pemaksaan menyelenggarakan UNBK," jelas Abduh.
Beliau juga menambahkan bahwa jika pihak sekolah di daerah terdampak gempa ingin menyelenggarakan UNBK maka tidak ada larangan. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya infrastruktur dari pihak sekolah lainnya disamping menggunakan infrastruktur milik sekolah secara mandiri. "Di NTT sendiri berdasarkan informasi yang didapat dari Direktorat Pembinaan SMK yang sulit menyelenggarakan UNBK hanya di wilayah Lombok Utara. Di kapubaten dan kota lain masih memungkinkan menyelenggarakan UNBK," tambahnya.
3. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan lokasi bencana
IDN Times/Dewa Putu Ardita Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Waktu pelaksanaan UNBK ke depan juga akan menyesuaikan kondisi dari daerah yang mengalami bencana. Jika daerah-daerah tersebut bisa menyelenggarakan ujian sesuai waktu yang ditetapkan secara nasional maka bisa dimulai serentak dengan daerah lain. Namun, apabila daerah meminta pengunduran jadwal maka akan difasilitasi pihak Kemendikbud.
Permintaan jadwal ujian yang berbeda ini tidak hanya berlaku pada daerah terdampak bencana saja melainkan juga pada daerah yang memiliki kebutuhan khusus. "Seperti di Papua dan Papua Barat itu seringkali pelaksanaan UN ternyata bersamaan dengan Paskah, pekan suci di sana. Selain itu, di Bali sering juga terjadi penyesuaian karena pelaksanaan upacara agama," ungkap Abduh.
4. Penyelenggaraan UN kemungkinan digelar di bulan puasa
AP Photo/EyePress via qz.com Terkait jadwal UNBK Moch. Abduh menyebut Kemendikbud sedang mendiskusikan dikarenakan pada bulan April terdapat sejumlah agenda yang menghambat penyelenggaraan. "Pada tahun lalu penyelenggaraan UN awal untuk SMK digelar di minggu kedua April. Jika menggunakan waktu yang sama akan ada kendala. Pada 17 April ada Pemilu sementara Jum'atnya (19 April) ada Jum'at Agung," paparnya.
Beliau juga mengungkapkan bahwa Kemendikbud juga akan berdiskusi dengan Kementerian Agama berkenaan dengan kemungkinan menggelar UNBK di bulan puasa. Jika nantinya keputusannya tidak dapat digelar saat bulan puasa maka kemungkinan jadwal UNBK akan maju pada Maret. "Kami tetap mendorong pelaksanaan di bulan April. Namun, bisa jadi pada bulan Mei atau bahkan lebaran mungkin dipakai untuk UN," jelasnya.
Baca Juga: UNBK Sesungguhnya Adalah Ujian Nasional Berbasis Kejujuran
