5 Cara Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2004 prosedur penyelesaian setiap perselisihan hubungan industrial harus terlebih dahulu dilakukan melalui bipartit. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial suatu perusahaan.

Penyelesaian melalui perundingan tersebut memiliki kekuatan mengikat dan menjadi kekuatan hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak bila telah mencapai kata sepakat. Tetapi jika perundingan tersebut tidak menemukan hasil maka pihak-pihak dapat memilih penyelesaian melalui jalur mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja di suatu perusahaan secara musyawarah yang ditengahi oleh mediator yang netral. Mediator merupakan pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai mediator yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan mediasi dan memberikan rekomendasi tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Ada tiga strategi dasar mediasi yang akan dilakukan mediator yaitu strategi kontekstual, substantif, dan reflektif. Penyelesaian yang dilakukan melalui mediasi harus sudah selesai dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 40 hari kerja terhitung sejak mediator menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

Konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan melalui musyawarah. Penyelesaian ini ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. 

Konsiliasi merupakan seorang atau lebih yang memenuhi syarat sebagai konsiliator dan ditunjuk oleh menteri yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran secara tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri. Penyelesaian melalui konsiliasi harus selesai dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 40 hari kerja terhitung dari pertama kali konsiliator menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

Arbitrase merupakan seseorang yang dipilih oleh pihak yang berselisih dari daftar arbitrer yang ditetapkan oleh menteri. Tujuannya adalah untuk memberikan keputusan perselisihan hubungan industrial yang ada pada perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan sifatnya final. 

Arbitrase diberi kewenangan untuk memutuskan perselisihan kepentingan dan perselisihan antara pekerja, dan putusan tersebut bersifat final dan wajib diterima dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian melalui arbitrase wajib selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan penunjukan arbitrer.

Jika penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, tidak memunculkan kata sepakat, maka atas kesepakatan kedua belah pihak atau atas kemauan salah satu pihak penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang didirikan pada Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Penyelesaian perselisihan di tingkat PHI selambat- lambatnya 50 hari terhitung sejak sidang pertama dilakukan. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan PHI, maka selanjutnya dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sekarang kamu sudah paham kan, bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian tersebut bisa dilakukan dari cara yang paling mudah melalui perundingan dengan bipartit sampai dengan cara paling tinggi yaitu di tingkat pengadilan. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan kamu, ya!