Apa Itu Desentralisasi? Pengertian, Asas, dan Implementasinya

08 Nov 2022, 10:05 WIB

nama yang digunakan untuk menyebut Indonesia sebelum merdeka (unsplash.com/Mufid Majnun)

Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi berarti daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi).

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai desentralisasi, mari simak artikel berikut.

1. Pengertian desentralisasi

ilustrasi pedesaan (pexels.com/Tom Fisk)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Henry Maddick, desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Jadi, desentralisasi memfokuskan beberapa aspek pemerintahannya kepada pemerintah daerah.

2. Asas-asas desentralisasi

ilustrasi metropolitan (pexels.com/Kaique rocha)

Asas desentralisasi dapat dibagi menjadi empat, di antaranya:

Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan.
Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan.
Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang.
Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintahan.

3. Contoh penerapan sistem desentralisasi

ilustrasi nusa tenggara barat (pexels.com/Stijn Dijkstra)

1. Manajemen Perikanan di Nusa Tenggara Barat

Dahulu sektor perikanan dikelola oleh negara dan keuntungan yang dihasilkan yang diperoleh nantinya dikelola oleh keuangan negara. Akan tetapi, setelah penerapan desentralisasi, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Perda No. 15 tahun 2001 tentang sistem manajemen perikanan di daerahnya. Dengan adanya aturan ini, penanggung jawab perikanan setempat merancang aturan manajemen dan praktek pengelolaan sektor perikanan dengan berdasarkan pada pengetahuan adat untuk mencapai kesinambungan produk perikanan daerahnya.

2. APBD untuk rakyat Jawa timur

Salah satu jenis desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, yaitu pemberian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah otonom. Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2014 memiliki program APBD untuk rakyat. Anggaran ini dialokasikan pada beberapa isu kerakyatan yang sifatnya sangat strategis.

3. Desentralisasi pada Bidang Kehutanan

Ketimpangan pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat pada masa lalu mengakibatkan munculnya gugatan atas pemberlakuan sentralisasi hingga desentralisasi kehutanan yang menjadi solusinya. Setelah munculnya desentralisasi, pengelolaan hutan diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga praktek pengusahaan hutan (termasuk kebijakan yang dikeluarkan) dapat dengan mudah terkontrol oleh pemerintah daerah dan pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan daerah.

Nah, itulah informasi mengenai desentralisasi. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan segala aspek di daerah.