Ini Lho Sejarahnya Universitas Sebelas Maret Disingkat Jadi UNS

Pasti di antara kalian ada yang bingung dengan kepanjangan dari UNS. Bahkan nggak jarang mahasiswa/i UNS sendiri masih kebingungan dengan singkatan yang dianggap agak multitafsir ini. Tapi, UNS memang benar kepanjangan dari Universitas Sebelas Maret kok.

"Hah??? Kok bisa???"

"Bukannya disingkat jadi USM?"

"UNS itu singkatan dari Universitas Negeri Semarang ya?"

No, no, no. Jadi, ada sejarahnya nih guys kenapa UNS bisa jadi singkatannya Universitas Sebelas Maret.

Menurut Awalnya pembangunan universitas di Kota Solo sendiri sudah direncanakan sejak 1950-an. Namun akibat perang, penyatuan pemerintahan, kekeruhan politik, lemahnya perekonomian rakyat, dan lainnya, universitas negeri di Solo belum dapat diwujudkan.

Pada tahun 1953, sempat didirikan penita pembentukan universitas di solo dengan Mohammad Saleh (Wali Kota Solo saat itu) sebagai ketua panitia. Namun upaya ini gagal karena tidak adanya sumber keuangan baik dari pemerintah daerah dan pusat. Sehingga sebagaian pihak memutuskan mendirikan universitas swasta secara sendiri-sendiri namun kurang mendapat simpati.

Hambatan dan pembangunan yang dilakukan di Kota Solo membuat gagasan pendirian itu lenyap, ditambah lagi adanya politik antarpartai yang berebut kekuasaan pemerintahan.

Pada 1963, tepatnya 10 tahun kemudian, muncul Universitas Kota Praja Surakarta (UPKS) yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan dipimpin oleh Utomo Ramelan. Di mas itu pula, Partai Komunis tengah tumbuh subur dan berbagai lini kehidupan juga terpengaruh keadaan itu termasuk UPKS. Ilmu tentang sosialisme berkembang di dunia pendidikan universitas hingga saat peristiwa G30 S, universitas ini pun berakhir karena segala hal berbau sosialisme/komunisme dilarang.

Pada 11 Januari 1968, muncul gagasan untuk mendirikan universitas di Kota Solo. R. Kusnandar (Wali Kota Solo saat itu) membentuk panitia pendirian universitas. Namun upaya ini gagal seperti semula dengan alasan yang sama yakni pemerintahpusat dan daerah tidak mampu membiayai berdirinya universitas.

Pada 1966, Universitas Nasional Saraswati mengajukan diri untuk menjadi universitas negeri dan hal itu diperbolehkan oleh menteri. Lalu beserta universitas swasta dan kedinasan lainnya, sekumpulan universitas ini menjadi satu universitas baru bernama Universitas Gabungan Surakarta (UGS) dan 8 universitas yang tergabung dalam UGS resmi didirikan pada 1 Juni 1975. 8 universitas yang tergabung dalam UGS antara lain STO Negeri Surakarta, PTPN Veteran Surakarta, AAN Saraswati, Universitas Cokroaminoto, Universitas Nasional Saraswati, Universitas Islam Indonesia cabang Surakarta, Universitas 17 Agustus 1945 cabang Surakarta, dan Institut Jurnalistik Indonesia Surakarta.

UGS lalu digabung dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lain untuk membentuk universitas negeri di Solo. Perguruan tinggi tersebut antara lain Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri, Sekolah Tinggi Olahraga, Akademi Administrasi Niaga Negeri yang sudah diintegrasikan ke Akademi Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta, Universitas Gabungan Surakarta, Fakultas Kedokteran P. T. P. N. Veteran cabang Surakarta. Hingga akhirnya berdirilah 9 fakultas di sana, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sastera Budaya, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian serta Fakultas Teknik.

Akhirnya, saat itu tanggal 11 Maret 1974  tepatnya pukul 10.00 pagi, dibacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembukaan “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret” sebagai nama universitas. Sejak tahun 1977, UNS memiliki kampus induk terpadu di Kentingan, Jebres, Surakarta seluas + 60 ha yang diperoleh dari Wali Kota Surakarta melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta tanggal 18 Oktober 1976 nomor 238/Kep/T3/1976.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1982 nama dan singkatan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret Surakarta (UNS Sebelas Maret) ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret yang disingkat UNS. Perubahan nama dan singkatan ini diresmikan dengan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1982.