Konsolidasi Nasional: Upaya Tingkatkan Kualitas dan Inovasi Pendidikan

29 Apr 2025, 16:10 WIB

Konsolidasi pendidikan 2025 digelar di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat pada Selasa (29/4/25). (IDN Times/Dina Salma)

Intinya sih...

Konsolidasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 membahas isu strategis dalam kebijakan pendidikan, dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia.
Permasalahan pendidikan yang menjadi fokus pemerintah antara lain kualitas hasil belajar antarwilayah, adaptasi terhadap dinamika perubahan dunia, serta tantangan revolusi industri 4.0 dan kecerdasan artifisial.
Kemendikdasmen menginisiasi program prioritas pendidikan seperti wajib belajar 13 tahun, penguatan pendidikan karakter, pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, serta transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Konsolidasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 ditujukan untuk membahas secara mendalam isu strategis dalam kebijakan pendidikan. Konsolidasi pendidikan 2025 digelar di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat pada Selasa (29/4/25).

Dalam konsolidasi ini, Abdul Mu'ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, menyampaikan sejumlah permasalahan pendidikan yang menjadi fokus pemerintah dalam membentuk kebijakan strategis. Misalnya, kualitas hasil belajar antarwilayah di Indonesia yang masih menjadi tantangan utama.

"Acara ini adalah konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah. Harapan kami dengan adanya konsolidasi nasional ini, program-program kementerian yang merupakan penjabaran dan pelaksanakaan dari progam presiden, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi dan dukungan dari semua pihak," ujar Abdul Mu'ti.

1. Kemendikdasmen berupaya memastikan anak Indonesia memperoleh pendidikan berkualitas

Abdul Mu'ti pada Selasa (29/4/25) di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat. (IDNTimes/Dina Salma)

Abdul Mu'ti menegaskan pemerintah perlu memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan yang berkualitas agar mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan dunia. Ia menekankan bagaimana pendidikan mampu menjawab tantangan yang berkaitan dengan persaingan dalam dunia global.

"Ada beberapa hal penting yang menjadi bagian dari pertimbangan kami melihat ke depan, bagaimana kita mengatasi tantangan revolusi industri 4.0, kemudian perkembangan kecerdasan artifisial, kemudian juga tentang keamanan cyber, transisi energi, perubahan iklim, pertahanan pangan, kesehatan, dan juga masalah kesehatan dan kesenjangan ekonomi," ujar Abdul Mu'ti.

2. Program prioritas pendidikan Kemendikdasmen

Konsolidasi pendidikan 2025 digelar di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat pada Selasa (29/4/25). (IDN Times/Dina Salma)

Sebagai penerjemahan Asta Cita, Kemendikdasmen menginisiasi berbagai program prioritas pendidikan. Di antaranya adalah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, penguatan pendidikan karakter, serta pengembangan talenta dan prestasi.

Selain itu, ada pula program prioritas berupa pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan literasi, numerasi dan sains teknologi, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, serta peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru.

Nantinya, Kemendikdasmen akan memfasilitasi redistribusi guru ASN ke sekolah swasta, mengubah sistem kinerja guru jadi lebih sederhana, serta melakukan transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kemendikdasmen akan juga akan mengenalkan program penguatan karakter, pendekatan belajar deep learning, dan kebijakan evaluasi budaya belajar baru berupa Tes Kemampuan Akademik (TKA).

3. Abdul Mu'ti berharap konsolidasi nasional dapat membahas kebijakan secara lebih mendalam

Mendikdasmen Abdul Mu'ti luncurkan gerakan 1000 Siswa SMK Naik Kelas di gedung Kemendikdasmen, Senin (28/4/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Abdul Mu'ti menjelaskan, konsolidasi nasional diharapkan dapat membahas secara lebih mendalam kebijakan yang telah ditetapkan dan akan segera ditetapkan. Kebijakan yang akan ditetapkan adalah program yang sudah selesai pada tingkat penyusunan naskah akademik, namun masih membutuhkan proses harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri.

"Program yang masih dalam tahap proses harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri, misalnya pembelajaran mendalam atau deep learning dan juga tes kemampuan akademik atau TKA. Ini memang sedang dalam proses harmonisasi. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, kami sudah dapat menerbitkan peraturan menteri sebagai dasar hukum kebijakan ini," tambah Abdul Mu'ti.