Inklusivitas dalam Upaya Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas

Sebelum masuk pada pembahasan utama, rasanya penting untuk memahami dulu soal apa itu inklusivitas. Secara mendasar, inklusivitas berarti sebuah praktik atau kebijakan yang memberikan akses, peluang, dan sumber daya yang sama pada seluruh lapisan masyarakat. Inklusivitas juga berarti menghargai perbedaan dan keberagaman, memastikan setiap individu diterima, dan tak memandang buruk latar belakang setiap orang.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dalam ruang lingkup negara, inklusivitas harus melingkupi proses pembuatan kebijakan yang inklusif dan mengawal sejauh mana kebebasan sampai sumber daya yang dimiliki negara tersebut dapat diakses oleh seluruh warga negaranya. Inklusivitas dibagi atas dua dasar utama, yakni horizontal dan vertikal.

Horizontal berarti perbedaan atau keberagaman yang ada masih dalam tingkatan yang setara. Misalnya saja, kelompok bahasa, jenis kelamin, agama, etnis, dan wilayah. Sementara itu, inklusivitas vertikal lebih merujuk pada perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan tingkatan struktur dalam kehidupan sosial atau berorganisasi.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok yang paling sering termarginalkan di seluruh dunia adalah perempuan, kelompok usia muda, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, imigran, kelompok etnis dan agama minoritas, sampai orang-orang pengidap penyakit tertentu, misalnya, HIV/AIDS.

Dari penjelasan itu, bisa dilihat kalau inklusivitas merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmoni. Seluruh lapisan yang ada di dalamnya dapat memperoleh kesempatan yang adil seusai dengan kemampuan masing-masing tanpa harus merasa terpinggirkan akibat status atau masalah sejenis. Tentunya, inklusivitas menyasar kesetaraan bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau didiskriminasi supaya bisa bergerak maju bersama-sama dengan warga negara lain.

Seperti penjelasan sebelumnya, salah satu pihak yang punya tugas dan andil besar untuk menciptakan inklusivitas secara menyeluruh di Indonesia adalah pemerintah. Ada begitu banyak saluran yang dapat dipilih untuk mewujudkan hal tersebut. Masalah utama sekaligus yang terpenting pastinya terletak pada seberapa serius pemerintah untuk menciptakan ruang inklusivitas supaya setiap warga negara dapat berkontribusi dalam memajukan sumber daya manusia di Indonesia.

Sebagai pemangku jabatan yang berkaitan dengan kepentingan publik, tentunya saluran utama yang bisa dilakukan pemerintah adalah menciptakan peraturan dan/atau kebijakan publik yang berbasis inklusivitas. Dilansir Learning for Life and Work, pentingnya peraturan dan/atau kebijakan publik berbasis inklusivitas yang dikeluarkan pemerintah terletak pada kemunculan dasar atau standar yang bisa diikuti oleh warga negara untuk mendefinisikan hak dan tanggung jawab seluruh masyarakat supaya mendorong lingkungan yang inklusi.

Selain itu, lewat peraturan dan/atau kebijakan publik yang jelas, sistem peradilan pun akan ikut jadi lebih adil yang menumbuhkan semangat anti diskriminasi dan memperkuat keutuhan sosial di tengah-tengah masyarakat. Selain hal tersebut, pemerintah juga dapat mengambil peran dalam hal komunikasi. Misalnya, dengan menginformasikan, membuat kampanye, sampai mendukung individu atau komunitas masyarakat tertentu supaya mendapat perlakuan yang sama dan setara.

Mengingat saat ini begitu gencarnya penggunaan media sosial, opsi untuk memberi saluran informasi, kampanye, dan bantuan bagi pemerintah jelas jadi sangat beragam. Ditambah lagi, program edukasi berbasis inklusivitas juga bisa diterapkan pemerintah. Malahan, soal edukasi ini, bisa diterapkan sejak lingkungan sekolah, kuliah, pekerjaan, komunitas masyarakat, sampai internal pemerintahan itu sendiri.

Tak hanya pada tingkat pemerintahan, masyarakat secara umum pun bisa mewujudkan lingkungan yang mendukung inklusivitas di tempat tinggal masing-masing. Mengutip laporan PBB, dimensi untuk menciptakan inklusivitas dalam kehidupan sosial secara berurutan dimulai dari individu itu sendiri, rumah tangga, komunitas setempat, daerah tempat tinggal, negara, kawasan atau regional sekitar negara, sampai seluruh dunia.

Nah, agar seluruh dimensi inklusivitas itu bisa terwujud, ada lima tahapan yang perlu dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Pertama, kita bersama-sama harus mengetahui, mengenal, dan memberi kesempatan untuk bersuara pada individu atau kelompok yang ada di sekitar supaya tidak termarginalkan lagi. Kedua, memperhitungkan soal potensi setiap individu atau kelompok yang ada di sekitar supaya bisa sama-sama berkontribusi dengan garis start yang sama.

Ketiga, memberikan akses yang setara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ekonomi, interaksi sosial, mengekspresikan kebudayaan dan agama, serta ikut dalam aktivitas politik. Keempat, memberikan hak yang sama dan setara berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk untuk saling menjaga sekaligus menghargai hak tiap orang. Terakhir, menciptakan lingkungan dimana tiap orang, terlepas dari apa pun latar belakangnya—selama tidak membahayakan keutuhan negara—untuk mendapat hak berpartisipasi dan mengakses kesempatan yang sama dalam segala dinamika sosial yang ada.

Ibu Sri Mulyani Indrawati—Menteri Keuangan Republik Indonesia—dalam artikel singkatnya yang ditulis di World Economic Forum, menyebut kalau inklusivitas dapat menjadi kunci untuk menaikkan taraf ekonomi negara secara keseluruhan. Ia banyak menyoroti soal inklusivitas bagi perempuan yang mampu mendompleng perekonomian Indonesia karena menambah penghasilan per rumah tangga, mampu membeli properti maupun aset ekonomi lain, sampai menjaga kualitas pelayanan dan pemasukan dari suatu perusahaan.

Selain itu, McKinsey & Company melansir kalau inklusivitas secara umum memang memiliki banyak manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Industri yang menerapkan pola-pola inklusivitas cenderung mengalami peningkatan keuntungan karena sumber daya manusia yang ada di dalamnya lebih beragam dan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Selain itu, akuntabilitas jelas lebih mudah digapai karena prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan kebersamaan yang tercipta.

Secara sosial, menerapkan nilai inklusif mengurangi sentimen negatif di tengah-tengah masyarakat sehingga keterbukaan dan kebersamaan jadi lebih mudah dirajut. Berbagai bentuk kolaborasi yang sebelumnya tak pernah terpikirkan pun jadi bisa tercipta berkat adanya lingkungan sosial yang inklusif. Tentunya, dalam hal politik, setiap orang jadi punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib dan hajat hidup orang banyak dalam ruang-ruang politik yang tersedia.

Dari beberapa manfaat itu saja, terlihat jelas soal peran penting inklusivitas bagi kemajuan sumber daya manusia. Hal ini pastinya jadi poin plus sendiri bagi Indonesia yang sedari awal memang termasuk negara yang multikultural. Jadi, jangan sampai jadikan perbedaan sebagai belenggu yang menghalangi kemajuan. Justru perbedaan yang ada di Indonesia adalah modal awal sekaligus utama untuk menyongsong sumber daya manusia kelas atas di masa yang akan datang.