5 Alasan Perempuan Rentan Mengalami Kekerasan Gender Berbasis Online

Dalam budaya patriarki, laki-laki sering dianggap sebagai pemimpin mutlak dan pemegang otoritas dalam keluarga atau ruang publik. Sedangkan perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus patuh atau sekadar pelengkap. Kondisi ini membentuk hierarki yang membenarkan dominasi satu pihak laki-laki terhadap perempuan.

Dalam konteks Kekerasan Berbasis Gender Online, ketimpangan relasi kuasa dapat terlihar saat teknologi digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan mengintimidasi perempuan. Misalnya, laki-laki yang mengancam menyebarkan foto intim mantan pasangannya untuk perempuan kembali menjalin hubungan dengannya. Dalam situasi ini, pelaku memanfaarkan kerentanan korban yang seorang perempuan untuk memperoleh kendali.

Objektifikasi tubuh perempuan adalah kondisi di mana, perempuan dinilai dan diperlakukan berdasarkan penampilan fisiknya. Tubuh perempuan seolah dianggap sebagai objek yang dapat dikomentari, bahkan dikendalikan oleh orang lain. Sementara perempuan sendiri gak menyetujui bahwa tubuhnya berhak dinilai atau diobjektifikasi.

Objektifikasi tubuh perempuan dapat terlihat melalui pelecehan seksual di media sosial, komentar yang merendahkan tubuh perempuan, atau penyebaran foto intim tanpa persetujuan. Teknologi digital menjadi sarana memperluas praktik objektifikasi, karena gambar dan identitas perempuan dapat disalahgunakan dan dikonsumsi pihak lain tanpa persetujuan perempuan.

Maskulintas toksik atau toxic masculinity menempatkan karakter laki-laki selaras dengan dominasi, kekuasaan, agresivitas, dan kontrol. Laki-laki dikonstruksikan untuk gak boleh menunjukkan kelemahan dan harus selalu kuat. Norma gender selalu mendorong laki-laki untuk menunjukkan kejantanan dalam perilakunya.

Hal ini dapat mendorong relasi yang gak setara dan menormalisasi perilaku kekerasan sebagai bentuk ekspresi kekuasaan. Dengan menggunakan teknologi, laki-laki merasa berhak untuk mempertahankan dominasi terhadap perempuan. Seperti mengontrol aktivitas pasangan, bahkan melakukan cyberstalking.

Victim blaming atau budaya menyalahkan korban gak bisa lepas dari konstruksi masyarakat patriarkal dan gender yang timpang. Tindakan ini menempatkan tanggung jawab atas kekerasan terhadap korban, bukan terhadap pelaku. Masyarakat cenderung mempertanyakan perilaku, penampilan, dan latar belakang korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Akibatnya, perhatian bergeser dari tindakan pelaku ke sesuatu yang dianggap kesalahan korban.

Perempuan sering dibebani standar moral yang lebih ketat dibandingkan laki-laki. Mulai dari cara berpakaian, pergaulan, hingga seksualitas. Contoh yang paling sederhana, ketika perempuan mengalami pelecehan, masyarakat akan cenderung mempertanyakan pakaian korban atau mengapa menjalin hubungan dengan pelaku. Cara pandang tersebut secara gak langsung menormalisasi perilaku pelaku dan memperkuat stigma yang melekat pada perempuan.

Anonimitas dapat memberikan rasa aman bagi pelaku untuk melakukan pelecehan, ancaman, atau intimidasi terhadap korban. Mulai dari membuat akun palsu untuk mengirimkan pesan bernada seksual, hingga menyebarkan informasi pribadi.

Anonimitas jadi salah satu penyebab yang dapat mempersulit proses identifikasi dan penegakan hukum terhadap pelaku. Korban mungkin dapat menyebutkan akun pelaku, tetapi gak dapat serta merta menangkap pelaku. Kondisi ini menunjukkan ruang digital dimanfaatkan untuk memperluas kekerasan, sekaligus menciptakan hambatan bagi korban untuk mendapat keadilan.

Kekerasan Berbasis Gender Online adalah masalah kompleks yang tak terlepas dari ketimpangan gender dan struktur sosial yang patriarkis. Adanya teknologi memang membantu individu untuk berkomunikasi. Namun, bisa juga menjadi sarana kekerasan terhadap perempuan secara daring.