3 Fakta Dicabutnya Lisensi Miss Universe Indonesia dari Poppy Capella

Meski lisensi Miss Universe Indonesia telah resmi dicabut dari PT Capella Swastika Karya yang dipimpin oleh Poppy Capella, namun MUO tetap memberikan kesempatan kepada Fabienne Nicole untuk berkompetisi pada ajang Miss Universe 2023 di El Salvador. 

"Kami akan mengatur pemegang gelar Indonesia (Fabienne Nicole) untuk bersaing di kontes Miss Universe tahun ini," tulis MUO.

Fabienne Nicole merupakan pemenang edisi perdana Miss Universe Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Capella Swastika Karya pada Kamis (3/8/2023) lalu. Wakil DKI Jakarta ini sukses mengalahkan 29 finalis lainnya yang terlibat memperebutkan gelar Miss Universe Indonesia 2023.

FYI, Poppy Capella tidak hanya menjadi pemegang lisensi Miss Universe Indonesia. Ia juga tercatat sebagai pemlik lisensi Miss Universe Malaysia bersama sang suami Datuk Wira Justin Lim Hwa Tat yang merupakan seorang pengusaha asal Malaysia.

Meski gelaran Miss Universe Malaysia 2023 belum dimulai, namun Miss Universe Organization memutuskan untuk menarik lisensi kepemilikan Miss Universe Malaysia dari PT Capella Swastika Karya.

"PT Capella Swastia Karya dan prinsipnya tidak akan bergerak maju dengan Miss Universe Malaysia 2023, dan tidak akan diberikan kontrak tambahan dalam organisasi kami. Kami akan membatalkan Miss Universe Malaysia 2023," jelas MUO.

Selain adanya dugaan pelecehan seksual kepada para finalis Miss Universe Indonesia 2023, tinggi badan Fabienne Nicole Groeneveld sebagai pemenang Miss Universe Indonesia 2023 juga dipertanyakan. Pasalnya, tinggi badan Fabienne dinilai tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Miss Universe Indonesia Organization di awal kompetisi yakni 168 cm.

Untuk memperjelas hal ini, MUO yang berkedudukan di New York menegaskan bahwa tidak ada pengukuran seperti tinggi badan, berat atau dimensi tubuh yang diperlukan untuk mengikuti kontes Miss Universe. Oleh karena itu, MUO sedang mengevaluasi perjanjian waralaba di masing-masing negara mengenai kebijakan dan prosedur pelaksanaan ajang pemilihan nasional untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.