1 Tahun Prabowo, Berdiri 165 Sekolah Rakyat dengan Sejumlah Catatan

Agus Jabo menargetkan pada Juli 2026 seluruh siswa Sekolah Rakyat rintisan sudah dapat menempati gedung baru. Tahap pertama pembangunan dimulai Oktober ini di 108 titik, bekerja sama dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Setiap sekolah diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan dan operasional.

Agus Jabo menekankan, Sekolah Rakyat adalah hasil kerja lintas kementerian: Kemensos (Kementerian Sosial), Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), Kemenag (Kementerian Agama), dan PUPR.

“Kalau dianggap berhasil, keberhasilannya bukan hanya Kemensos, tapi semua kementerian yang terlibat di dalam pembangunannya,” ujarnya.

Presiden Prabowo sendiri sempat melakukan sidak ke salah satu Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan. Ia menyatakan bangga terhadap hasil revitalisasi dan pengelolaan awal sekolah tersebut.

“Beliau tidak menduga kita bisa bangun sekolah tidak hanya 100 tapi 165,” kata Agus Jabo.

Namun sayang, di tengah gencarnya pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo, sejumlah persoalan mulai muncul di lapangan. Salah satunya adalah laporan tentang siswa yang tidak betah, dan bahkan kabur dari asrama di beberapa daerah.

Berdasarkan catatan IDN Times, di Sentra Terpadu Kartini, Temanggung, Jawa Tengah, lima siswa Sekolah Rakyat dilaporkan kabur dari asrama. Mereka disebut meninggalkan asrama tanpa izin karena merasa tidak betah dengan lingkungan baru. Dua di antaranya akhirnya kembali setelah dibujuk pengelola dan pihak Kemensos, sementara tiga lainnya masih dalam proses pendekatan bersama orang tua.

Tak hanya di Temanggung, kondisi serupa juga terjadi di Yogyakarta. Sebanyak 29 siswa Sekolah Rakyat di wilayah itu mengundurkan diri beberapa hari setelah program resmi berjalan. Mereka mengaku ingin tetap bersekolah di tempat lama, karena belum siap tinggal di asrama atau berpisah dari teman-teman sebelumnya.

Sementara, data Kemensos mencatat ada 115 siswa batal masuk Sekolah Rakyat dari total 9.705 calon siswa pada tahap awal. Alasan utamanya antara lain faktor keluarga, ketidaksiapan tinggal di asrama, serta keinginan melanjutkan sekolah reguler.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut fenomena ini wajar, mengingat sebagian besar siswa berasal dari latar belakang sosial rentan.

“Ada yang belum terbiasa hidup di lingkungan asrama, tapi kami terus dampingi dan beri pendekatan psikologis. Anak-anak yang mundur juga langsung digantikan peserta lain,” ujar Agus Jabo.

Namun, di balik optimisme pemerintah, program Sekolah Rakyat juga memicu perdebatan publik. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem pendidikan nasional.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai Sekolah Rakyat bisa memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan semangat inklusivitas pendidikan di Indonesia.

“Malah memperlebar kesenjangan. Sekolah Rakyat justru berpotensi membuat pendidikan makin tidak inklusif,” ujarnya kepada IDN Times.

Menurut Ubaid, pendidikan seharusnya menjadi ruang bersama bagi semua kalangan, bukan dibedakan berdasarkan latar belakang ekonomi.

“Kalau anak miskin dimasukkan ke Sekolah Rakyat, sementara anak kaya ke sekolah unggulan, itu berarti pendidikan jadi eksklusif dan berisiko diskriminatif,” katanya.

Ubaid juga menyoroti aspek pengelolaan di bawah Kementerian Sosial. Ia menilai Kemensos tidak memiliki pengalaman di sektor pendidikan.

“Ini seperti ladang percobaan baru. Nasib guru, kurikulum, dan arah pendidikannya belum jelas,” katanya.

Selain itu, Ubaid menilai, program ini terlalu politis dan rawan tidak berkelanjutan. “Kalau presidennya ganti lima tahun lagi, apakah programnya tetap berjalan? Kalau tidak, bagaimana nasib siswanya?” ujarnya.

Ubaid juga memperingatkan soal kerawanan korupsi dalam pengelolaan dana besar untuk proyek pendidikan. “Sektor pendidikan itu rawan diselewengkan. Jangan sampai memperpanjang daftar hitam korupsi pendidikan,” ucapnya.

Sementara, pengamat pendidikan Darmaningtyas menyampaikan dua catatan penting menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo.

Pertama, kata Darmaningtyas, tata kelola dan kewenangan antar-kementerian yang bisa tumpang tindih. Kedua, efek sosial terhadap anak-anak miskin.

“Kemensos seharusnya memperkuat sisi sosial. Pendidikan sebaiknya tetap menjadi domain Kemendikbud dan Kemenag,” ujarnya.

Darmaningtyas juga mengingatkan segregasi sosial dalam pendidikan bisa memperkuat lingkaran kemiskinan.

“Kalau orang miskin dikumpulkan jadi satu, tanpa jembatan relasi sosial dengan kalangan lain, mereka bisa terperangkap dalam lingkaran kemiskinan,” katanya.