1 Tahun Prabowo di Mata Fraksi PDIP: Konsep MBG hingga Danantara Prorakyat
- Apresiasi usaha pemerintah hadirkan program prorakyat
- Dukung RI jadi anggota BRICS
Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto menjelang satu tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2025. Dia pun menyambut baik sejumlah kebijakan prorakyat yang dihadirkan pemerintahan ini.
Dia mengatakan, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Aganata Nusantara (Danantara), Koperasi Merah Putih (KMP) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah progresif.
"Kita menghargai niat baik Bapak Presiden, dimulai dari rekonsolidasi nasional, kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu pertama yang menjadi hulunya. Dari konsep Danantara, konsep Koperasi Desa Merah Putih, dan menghidupkan MBG," kata Utut kepada jurnalis, Kamis (16/10/2025).
1. Apresiasi usaha pemerintah hadirkan program prorakyat
Utut membenarkan masih banyak persoalandi lapangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Salah satunya kasus keracunan massal yang terjadi di program MBG.
Dia mengatakan, persoalan ini bagian kecil dari teknis penyelenggaraan yang perlu dievaluasi menyeluruh oleh pemerintah. Namun, secara garis besar, dia mengapresiasi atas usaha pemerintah dalam menghadirkan program prorakyat.
"Yang penting hulunya udah bener. Ini unit proses dan prosesornya diperhalus sehingga goal-nya nanti bahwa sosialisme yang lebih baik, sosialisme ala Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat," kata dia.
2. Dukung RI jadi anggota BRICS
Utut juga mengapresiasi pemerintah yang memutuskan bergabung dalam organisasi BRICS. Menurut dia, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS akan memberikan manfaat besar terhadap perekonomian nasional. Dia yakin, BRICS akan memperluas pangsa pasar produk-produk Indonesia.
"Kalau konsep kita masuk ke BRICS itu hemat saya juga sangat oke juga memperluas pangsa pasar produk Indonesia," kata Wasekjen PDIP itu.
3. Struktur pemerintahan Prabowo tak efektif
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, memberikan masukan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Menurut Jimly, permasalahan yang timbul pada rezim Prabowo sudah sangat kompleks sehingga perlu kerja bersama untuk mengatasinya.
"Cuma masalah dalam negeri ini banyak sekali, kompleks sekali yang tidak bisa mengandalkan hanya satu orang bernama Presiden, dia harus punya tim, teamwork yang berfungsi dengan baik. Teamwork ini bukan hanya orang, tapi kelembagaan," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
Menurut dia, struktural pemerintahan di satu tahun era Prabowo ini masih tidak efisien. Kemudian Kabinet Merah Putih masih gemuk, terlalu banyak nama yang menjabat di kementerian maupun lembaga.
"Yang jadi masalah kita terberat sekarang ini, struktur pemerintahnya tidak efisien, terlalu besar," ucap dia.
