1 Tahun Prabowo, Dekan IPB Soroti Kinerja Kementerian Kehutanan

Menurut Naresworo, dari perspektif akademik, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor kunci. Pertama, fokus kebijakan yang diarahkan pada dampak sosial dan ekologis yang nyata, di antaranya melalui program Perhutanan Sosial yang memberi akses dan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Faktor kedua adalah modernisasi tata kelola berbasis sistem informasi geospasial dan digitalisasi perizinan kehutanan, yang berperan besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Naresworo mencontohkan, peluncuran dan penguatan sistem seperti SIGAP, DSS “Jaga Rimba”, dan One Map sebagai langkah maju dalam manajemen data kehutanan.

Selain itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu keberhasilan penting, yang turut diperhatikan publik.

“Penekanan pada pencegahan karhutla dan manajemen risiko merupakan isu publik sensitif — keberhasilan di area ini terlihat oleh media dan stakeholder,” jelasnya.

Faktor lain yang disebut turut mendorong peningkatan kinerja Kementerian Kehutanan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, serta kolaborasi lintas sektor bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

“Penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dan sinergi lintas-aktor, termasuk keterlibatan parlemen, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta asosiasi kehutanan seperti APHI dan WWF, yang berkontribusi dalam memperkuat visibilitas dan keberlanjutan program.

Lebih lanjut, Naresworo menilai bahwa keberhasilan Kementerian Kehutanan tak lepas dari komitmen membangun sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan.

“Kementerian Kehutanan juga dinilai berhasil memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan. Forum komunikasi seperti FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia) menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia rimbawan di tingkat nasional,” katanya.

Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan FOReTIKA juga diwujudkan melalui kegiatan lokakarya bersama serta Studium General Series yang dikenal dengan Forestry Update Course (FUCo), yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan sivitas akademika program studi kehutanan di Indonesia.

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, lanjut Naresworo, berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Kementerian Kehutanan melalui riset kolaboratif, pengembangan sistem informasi kehutanan berbasis sains, serta program magang dan policy lab yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

“Kami meyakini bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tata kelola hutan yang lestari, berkeadilan, dan berdaya saing global. Capaian Kementerian Kehutanan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi menuju pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman,” imbuh Naresworo.