1 Tahun Prabowo: Deretan Program Pemerintah Terkait Perempuan-Anak

20 Okt 2025, 15:02 WIB

Lia Hutasoit

MBG di Sukabumi viral (IDN Times/Siti Fatimah)

Intinya sih...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu dan anak sekolah
Sekolah rakyat untuk anak kurang mampu, dengan 159 unit dan 15.370 siswa
Ruang Bersama Indonesia (RBI), Call Center SAPA 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak sebagai program prioritas nasional

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program nasional mulai dijalankan yang berkaitan langsung dengan isu perempuan dan anak. Program-program tersebut sebagian besar berfokus pada pemenuhan gizi, pendidikan, serta perlindungan terhadap kekerasan. Beberapa di antaranya dijalankan lintas kementerian dengan pelibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Berikut adalah sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran dalam isu kesejahteraan anak dan perempuan yang dirangkum IDN Times.

1. MBG bagi ibu hingga anak sekolah

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji memantau program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di di TPA Pertiwi di Boyolali. (dok. Kementerian BKKBN)

Program pertama yang menjadi prioritas nasional adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu dari delapan program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet, MBG ditujukan untuk anak-anak usia sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

Program ini mulai dijalankan pada Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu. KemenPPPA turut memantau pelaksanaan program ini di sejumlah daerah, termasuk Jakarta Timur. Pada Agustus 2025 Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program ini mengatakan pelaksanaan program telah menyentuh 20 juta penerima manfaat.

2. Sekolah rakyat untuk anak kurang mampu

Para siswa mulai masuk ke Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 2 Surakarta. (IDN Times/Larasati Rey)

Selain MBG, pemerintah juga meluncurkan program sekolah berasrama untuk anak kurang mjampu. Berdasarkan siaran pers Kementerian Sekretariat Negara, program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Prorgam ini bernama sekolah rakyat. Perlu diketahui, jumlah Sekolah Rakyat di Indonesia hingga Agustus mencapai 159 unit dengan 620 rombongan belajar, 15.370 siswa, 2.407 guru, kemudian ada 4.442 tenaga kependidikan

3. Ruang bersama Indonesia perluas kapasitas DRPPA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menemui korban Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur (dok.Biro Humas dan Umum KemenPPPA)

Di sisi perlindungan perempuan dan anak, KemenPPPA menetapkan tiga program prioritas nasional untuk periode 2025–2029. Ketiganya yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), Call Center SAPA 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak.

Program Ruang Bersama Indonesia berfungsi untuk memperluas inisiatif Desa dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Melalui program ini, KemenPPPA mendorong desa dan kelurahan agar memiliki kebijakan serta fasilitas yang ramah terhadap perempuan dan anak, seperti layanan pengaduan, kegiatan pemberdayaan perempuan, dan ruang aman anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menjelaskan, Ruang Bersama Indonesia (RBI) merupakan program prioritas Kementerian PPPA yang melanjutkan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).

Program ini, kata Arifah, dijalankan untuk mempercepat proses terwujudnya perempuan yang kuat, mandiri, dan sehat sehingga menciptakan keluarga yang juga bisa berdaya serta sejahtera.

"Ini kelihatannya mudah, tapi harus kita perjuangkan bersama-sama,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), di kantornya, Senin (28/4/2025).

4. Perkuat Call center SAPA 129

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menemui korban Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur (dok.Biro Humas dan Umum KemenPPPA)

Sementara itu, Call Center SAPA 129 berperan sebagai layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami atau menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan ini terhubung langsung dengan petugas di pusat dan daerah untuk memberikan penanganan cepat.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan, pihaknya berupaya mengintegrasikan program layanan SAPA 129 dengan teknologi AI.

SAPA 129 adalah hotline layanan Sahabat Perempuan dan Anak dengan nomor telepon 129 yang dimiliki pemerintah melalui Kemen PPPA. Dia mengatakan, penguatan call center dengan AI akan mempercepat pelayanan pengaduan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Call center, SAPA 129 yang akan diperkuat, kita tidak berbicara infrastruktur, tapi kita membutuhkan infrastruktur. Kita tidak bicara teknologi, tapi dengan kemajuan teknologi apalagi AI, kita bisa menggunakan teknologi menjadi sumber alat untuk lebih cepat berintegrasi dengan seluruh kabupaten," kata dia dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), Senin (28/4/2025).

5. Satu data perempuan dan anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, meninjau posko pengungsian kebakaran di Pengadegan Timur, Jakarta Selatan, pada Minggu (12/10/2025). (Dok. KemenPPPA).

Kemudian ada juga, Satu Data Perempuan dan Anak, bertujuan menyediakan basis data terintegrasi yang dapat digunakan pemerintah dalam perumusan kebijakan. Sistem ini mengumpulkan data dari tingkat desa hingga nasional mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta perlindungan perempuan dan anak.

Pada Maret 2025 dijelaskan program satu data perempuan dan anak berbasis desa, awalnya akan dikembangkan dari enam desa percontohan Ruang Bersama Indonesia (RBI).