1 Tahun Prabowo, Greenpeace: Lahan Dibabat Demi Food Estate yang Gagal

Greenpeace juga mencatat, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak punya itikad baik untuk melindungi pulau-pulau kecil di Indonesia. Kasus Raja Ampat beberapa bulan lalu cermin pemerintah yang hanya mau mengeruk sumberdaya alam tanpa memerhatikan ekosistem lingkungan.

Gereenpeace mencatat, sedikitnya ada 35-40 pulau kecil yang dieksploitasi oleh pemerintah, dengan mengeruk kekayaan alam di bawahnya hingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Jeanny mengatakan, pulau-pulau kecil dikeruk habis-habisan, tapi pengusaha industri ekstraktif tidak dipajaki.

"Akhirnya apa, abrasi besar-besaran terjadi, pulaunya rusak, kekayaan alam dan ekosistem intinya juga rusak," kata Jeanny.

Pemerintah memilih untuk menetapkan pajak yang cukup tinggi bagi masyarakat, terutama mereka yang ada di kelompok menengah dan menengah ke bawah.

"Padahal kalau mereka dipajaki 1% saja, maka upaya untuk restorasi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam, karena bisnis mereka dan tentu saja karena krisis iklim itu jauh bisa ditanggulangi," kata dia.

Menurut Jeanny, pelanggaran hak asasi manusia di bidang lingkungan masih berulang di rezim sekarang. Banyak kemiripan pelanggaran ham di bidang lingkungan di era Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo dan rezim sekarang.

Jokowi banyak mengeksploitasi pulau-pulau kecil seperti di Pulau Obi hingga Pulau Sangihe, dan membabat lahan demi proyek strategis nasional (PSN) pemerintah.

"Apakah rezim ini lebih baik daripada periode sebelumnya, atau justru sebaliknya enggak lebih baik? Sebenarnya sama sekali tidak lebih baik," kata dia.

Greenpeace mengkritik keras minimnya perlindungan terhadap aktivis lingkungan. Banyak aktivis lingkungan dan masyarakat adat dikriminalisasi saat memperjuangkan tempat tinggalnya dari aktivitas tambang.

"Paling dekat misalnya kita lihat 11 masyarakat di Mabasa Ngaji yang diputus bersalah dan dianggap menghalang-halangi usaha pertambangan, padahal itu berpengaruh sangat besar terhadap tempat tinggal mereka," kata Jeanny.

Peristiwa ini kembali menegaskan catatan pelanggaran ham Prabowo di masa lalu dan era sekarang.

"Ini justru malah menegaskan bahwa Prabowo yang punya catatan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan sekarang terbukti dia jadi pelanggeng dan pelegal pelanggaran hak asasi manusia tersebut sampai dengan hari ini," kata dia.