1 Tahun Prabowo, Implementasi Demokrasi-HAM Masih Lemah di Mata Gen Z

Founder Perspektiv sekaligus eks Ketua DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Abid Al Akbar, menilai ideologi Pancasila belum diamalkan dengan benar. Hal itu terbukti masih banyak pejabat yang korupsi meski sering membaca Pancasila. Padahal menurutnya, obat dari masalah korupsi yang masih marak terjadi ialah pengamalan Pancasila.

"Saya pernah menulis dalam satu jurnal yang berjudul 'Revalitas Pancasila di Era Degaradasi Ideologis', salah satu kasus yang saya ambil adalah, bagaimana bisa pelajar yang setiap hari melantunkan Pancasila, namun dalam waktu yang sama juga melihat para pejabat di negeri ini korupsi yang terpampang di layar televisi mereka. Ini menjadi kontradiktif bahwa ternyata negeri ini belum betul-betul mengamalkan Pancasila," kata dia kepada IDN Times.

Abid pun menyoroti masalah HAM dan demokrasi yang banyak jadi catatan di era kepemimpinan Prabowo. Kasus paling nyata ialah banyaknya orang yang ditahan akibat menyampaikan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Salah satunya dialami aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen.

"Soal HAM, tentu banyak catatan pada era Pak Prabowo ini. Masih banyak tahanan tak bersalah di Polda Metro Jaya. Delpedro dan kawan-kawan sebagai warga sipil yang ingin bangsanya mengevaluasi kebijakan-kebijakannya lebih baik, justru ditangkap tanpa alasan yang jelas, atau dibuat dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dan masih banyak demonstran lain yang diganggu haknya dalam bersuara. Ini menjadi catatan penting. Segera reformasi pada tubuh kepolisian," tutur dia.

Abid lantas mengkritisi Menteri HAM, Natalius Pigai, yang dianggap tak memiliki peran apapun terkait HAM. Oleh sebab itu, dia menyebut, Kementerian HAM sudah menjelma menjadi lembaga 'penjilat'.

"Ia tak membawa perubahan apa-apa bagi HAM di Indonesia. Kementerian HAM menjelma menjadi 'Kementerian Penjilat'," kata dia.

Senada, Juru Bicara Angkatan Muda Peduli Hukum, Bilal Mumtazkilah, juga mengkritisi kualitas implementasi HAM yang masih sangat lemah di pemerintahan Prabowo.

"Coba lihat hasil kajian dari lembaga-lembaga riset seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Mereka menyoroti bahwa dalam 100 hari pertama saja, orientasi HAM dalam peraturan perundang-undangan itu dinilai sangat lemah, bahkan cenderung diperlakukan sebagai elemen minoritas. Pidato pelantikan Presiden bahkan tidak menyentuh frasa Hak Asasi Manusia secara eksplisit," kata dia.

Kondisi itu, diperparah dengan saat ini pemerintah masih diwariskan peninggalan Orde Baru, di mana publik menghadapi ancaman terhadap kebebasan sipil dan berekspresi. Undang-undang bermasalah seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru masih berpotensi besar untuk menghambat ruang kebebasan sipil, termasuk jurnalis, akademisi, dan pembela HAM.

"Jadi, janji untuk memperkokoh demokrasi dan HAM ini dihadapkan pada realita, di mana ruang kebebasan sipil terasa semakin menyempit. Ini jelas menjadi catatan merah besar," ungkap Bilal.

Sementara, pekerja buruh yang juga Gen Z, Lita menilai, tak ada gebrakan apapun terkait upaya pemerintah memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Ia sebagai masyarakat biasa mengaku tak ada yang istimewa meski isu tersebut berada di poin pertama Asta Cita.

"Soal implementasi Asta Cita, perkokoh Pancasila, HAM, dan demokrasi gak ada yang spesial. Saya melihatnya biasa saja, gak ada gebrakan apapun, malah cenderung negatif ya kalau lihat yang demo kemarin dipenjara," ungkapnya.