Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyorot 10 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Padahal, mereka baru dilantik pada Februari 2025.
"Sejak Bapak Presiden melantik dan mengambil sumpah jabatan 961 kepala daerah terpilih pada Februari 2025, terdapat 10 peristiwa tertangkap tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai modus tindak pidana korupsi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (18/3/2026).
Budi menjelaskan, modus dugaan korupsi yang diduga dilakukan para kepala daerah tersebut memiliki pola serupa. Mulai dari suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, hingga gratifikasi.
"Jika ditarik benang merahnya akan merujuk pada penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa celah korupsi tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada integritas individu yang menjalankannya," ujarnya.
KPK menilai, kepala daerah tak cukup hanya menaati aturan. Namun harus menjadi teladan.
"Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, kepala daerah tidak cukup hanya taat pada aturan, tetapi harus menjadi teladan. Sistem yang baik sekalipun akan tetap menemukan celah untuk disalahgunakan, jika kepemimpinan tidak dibalut dengan integritas," ujarnya.
Berikut daftar 10 kepala daerah yang kena OTT KPK setahun terakhir:
1. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait kasus suap proyek RSUD
2. Gubernur Riau Abdul Wahid terkait kasus pemerasan proyek jalan dan jembatan
3. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait suap dan gratifikasi pengurusan jabatan
4. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait suap dan gratifikasi proyek
5. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terkait suap ijon proyek
6. Bupati Pati Sudewo terkait pemerasan calon perangkat desa
7. Wali Kota Madiun Maidi terkait pemerasan modus CSR dan fee proyek
8. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait pengaturan jasa outsourcing
9. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri terkait suap ijon proyek
10. Bupati Cilacap terkait pemerasan dan penerimaan lainnya