Dino menuturkan ada empat pejabat pemerintahan yang paling banyak dikritisi, yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Kesehatan Terawan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Para mahasiswa merekomendasikan para pejabat negara tersebut untuk "didiskualifikasi" oleh Jokowi.
"Kita merekomendasikan mendiskualifikasi beberapa jabatan-jabatan yang kita anggap tidak berhasil. Seperti Kejagung, Kemenkes, Kemenkumham, dan lain-lain," kata Dinno.
Kekecewaan mahasiswa kepada Terawan berkaitan dengan naiknya iuran BPJS serta sikap sang menteri yang dinilai menyerah akan keadaan. "Bahkan lebih parahnya lagi pak Menteri sampai angkat tangan dan gak tahu solusi. Padahal kan tugas menteri adalah cari solusi dari ermasalahan, tapi ini malah angkat tangan," kata Dino.
Sedangkan Yasonna Laoly dinilai mahasiswa seolah menyembunyikan sesuatu. Hal ini terkait dengan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum.
Kekecewaan juga ditujukan kepada ST Burhanuddin yang dinilai menyakiti rasa kemanusiaan lantaran menyebutkan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat.
"Padahal itu sudah jelas di UU 26 thn 2000 Komnas ham sebagai penyelidik itu mengatakan ini pelanggaran HAM berat, dan tugasnya Jaksa Agung adalah melanjutkan penyidikan. Tapi dikatakan ini bukan HAM berat," kata Dino lagi.
Sedangkan, permasalahan Natuna dan alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi titik kekecewaan mahasiswa terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
