2 Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik

22 Oct 2026, 07:01 WIB4 min read

Sunariyah Sunariyah

News

Channel

Add Us on Google

2 Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik

Prabowo-Gibran diarak jelang pendaftaran ke KPU pada Rabu (25/10/2023). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Afutami menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun tidak fungsional karena gagal membuka saluran umpan balik untuk menerima kritik dan masukan warga.
Menurut Afutami, pemerintah cenderung defensif saat kebijakan menuai kekhawatiran, membangun jarak, serta dinilai mencemooh atau mendelegitimasi suara masyarakat sipil.
Buntunya saluran aspirasi formal dinilai memicu peningkatan demonstrasi damai di berbagai daerah, ketika warga memilih turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

September 2026

Afutami menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berfungsi dengan baik dan pemerintah cenderung tidak mendengar masukan masyarakat.

20 Oktober 2026

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun.

21 Oktober 2026

Prabowo menggelar sidang paripurna di Istana Kepresidenan untuk menandai dua tahun kepemimpinannya. Ia mengapresiasi kinerja kabinet dan menjawab kritik tentang ukuran Kabinet Merah Putih.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diminta memperbaiki komunikasi publik secara fundamental setelah dinilai tidak berfungsi baik dalam menerima masukan dan kritik masyarakat.
Who?
Andhyta Firselly Utami atau Afutami menyampaikan penilaian tersebut terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden Prabowo juga menanggapi kritik mengenai ukuran Kabinet Merah Putih.
Where?
Penilaian Afutami disampaikan di Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam sidang paripurna di Istana Kepresidenan.
When?
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap dua tahun pada 20 Oktober 2026. Sidang paripurna dipimpin Prabowo berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Why?
Afutami menilai pemerintah seolah tidak mendengar masukan masyarakat, sementara kritik dan demonstrasi semestinya menjadi saluran balik dalam demokrasi untuk menangani persoalan publik.
How?
Afutami meminta pemerintah menerima dan menindaklanjuti masukan warga. Prabowo menyatakan kabinet membutuhkan banyak orang untuk menjangkau masyarakat di wilayah Indonesia yang luas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Prabowo dan Gibran sudah dua tahun bekerja. Afutami bilang pemerintah perlu lebih mau mendengar warga dan kritik saat ada protes. Ia merasa masukan warga sering tidak didengar. Prabowo lalu berterima kasih kepada para menteri. Ia bilang kabinetnya banyak karena Indonesia sangat besar dan punya banyak orang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sorotan terhadap komunikasi publik menunjukkan bahwa ruang kritik dan aspirasi warga tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Di sisi lain, apresiasi Presiden Prabowo kepada jajaran kabinet menegaskan pengakuan atas kerja keras para pejabat dalam menjangkau masyarakat di wilayah Indonesia yang luas, sembari membuka perhatian pada pentingnya respons yang lebih baik terhadap masukan publik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

IDN Times, Jakarta — Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap berusia 2 tahun pada 20 Oktober 2026. Selama perjalanan tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran menuai berbagai sorotan tajam dari publik. Selain perdebatan mengenai efektivitas berbagai program prioritas, pola komunikasi pemerintah juga dinilai menjadi masalah krusial.

Pendiri sekaligus CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami atau akrab dipanggil Afutami menilai, tata kelola komunikasi publik di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran saat ini bukan hanya jauh dari ideal, tetapi sudah berada pada tahap tidak fungsional.

"Poin yang paling fundamental yang tidak menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak fungsional dengan baik adalah persis kembali ke tadi, kemampuan komunikasi publik yang sangat-sangat bukan cuma jauh dari ideal, tapi bahkan tidak fungsional," ujar Afutami.

1. Pemerintah dinilai seolah bangun dinding tinggi sehingga tak mendengar masyarakat

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menurut Afutami, normalnya dalam negara demokrasi, komunikasi publik berfungsi sebagai feedback loop atau saluran balik untuk menerima masukan dan kritik warga. Pemerintah menerima masukan dari masyarakat dan kemudian menindaklanjuti masukan atau menangani masalah-masalah yang disampaikan masyarakat.

"Itu bagian normal dari demokrasi. Kemudian tinggal bagaimana pemerintah bereaksi atau meng-address atau menangani permasalahan-permasalahan tersebut," ujar Afutami kepada IDN Times saat dimintai pendapatnya terkait 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pada September 2026.

Namun, kata Afutami, yang terjadi seballiknya. Dalam komunikasi publiknya, pemerintah seolah membangun dinding yang lebih tinggi, sehingga tidak mendengar.

"Dan bukan cuma tidak mendengar, malah mengirimkan kembali pesan yang bilang bahwa masyarakat sipil ini seolah-olah tidak dihargai gitu. Masukannya malah dicemooh atau mungkin diberikan pesan balik yang menjatuhkan gitu, semacam tidak percaya atau didelegitimasi gitu," papar Afutami.

2. Pemerintah perlu perbaiki secara fundamental kemampuan komunikasi publik

Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla (dok. Sekretariat Presiden)

Hampir setiap bulan, kata Afutami, ada sebuah kebijakan atau keputusan yang diambil yang kemudian mendapat masukan dari masyarakat, tapi pemerintah justru tidak mendengar.

"Dua tahun ini again and again, bukan cuma tidak mendengar, malah mengirimkan kembali pesannya. Masukannya malah dicemooh atau mungkin diberikan pesan balik yang menjatuhkan gitu," ujar Afutami.

Dia mencontohkan, aksi protes atau demonstrasi yang sering terjadi. Menurutnya itu adalah bagian dari exercising demokrasi, sehingga seharusnya berjalan damai tanpa kekerasan.

"Istilahnya non-violent protest gitu ya. Itu adalah bagian yang normal dari demokrasi, dan normalnya pemerintah kemudian menangkap masukan dari masyarakat, dan kemudian dijadikan dasar atau input lah terhadap proses-proses yang terjadi. (Tapi) feedback loop ini sama sekali tidak terjadi," paparnya.

Menurut Afutami, jika pemerintahan Prabowo tidak memperbaiki secara fundamental kemampuan komunikasi publik, maka pemerintah akan terus-menerus menjadi pemerintah yang melakukan apa yang dia kehendaki, menutup diri, dan sangat jauh dari nilai-nilai demokratis dan partisipasi bermakna yang harusnya menjadi dasar negara Indonesia.

3. Prabowo jawab kritik

Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Adapun Presiden Prabowo menggelar sidang paripurna di Istana Kepresiden pada Rabu (21/10/2026), untuk menandai 2 tahun kepemimpinannya di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja selama dua tahun pemerintahan. Prabowo menilai para menteri dan pejabat yang membantunya telah bekerja keras dan menunjukkan hasil yang membanggakan.

"Saudara-saudara, inti daripada rapat paripurna ini adalah sesungguhnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih," kata Prabowo dalam sambutannya.

Menurut dia, para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih telah memberikan kemampuan terbaik mereka dengan semangat dan kerja keras. Dia menilai kinerja tersebut cukup membanggakan.

"Saudara-saudara telah menghasilkan suatu kinerja yang menurut penilaian saya cukup membanggakan," ujar dia.

Terkait kritik bahwa Kabinet Merah Putih terlalu jumbo, Prabowo menjawab dengan membandingkan luas wilayah Indonesia dengan Eropa. Prabowo dalam kabinetnya membutuhkan lebih banyak orang untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok.

"Saya tidak mau mengulangi-ulangi, mengutak-atik yang sudah lewat. Negara sebesar kita dinamika politik sebesar kita pasti persaingannya keras. Kursi terbatas. Kok ada yang senyum ya? Ini pemimpin partai ini sadar, kursi terbatas. Presiden hanya 1. Kita dituduh kabinet gemuk, ya kan? Tidak efisien," ucap dia.

"Tapi saudara-saudara, saya ingatkan, negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa. Eropa itu 30 negara. Ada 30 Kabinet, ada 30 Menteri Keuanga, ada 30 Panglima TNI, ada 30 Jaksa Agung, ada 30 Kapolri. Indonesia satu kabinet saudara-saudara, mana yang tidak efisien," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan, dengan wilayah sebesar Eropa, pemerintah mampu menjaga seluruh kekayaan alam.